Artikel
-
Mar 01 2018Delapan Kementerian/Lembaga Dorong UMKM Desa Bersaing di Pasar Modern
Ina Parliament. Jakarta, Delapan Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BPOM, dan Badan Ekonomi kreatif (Bekraf), sepakat membuat satu program terpadu untuk mendorong UMKM bersaing di pasar modern. Hal i[...]
Selengkapnya -
Feb 27 2018Demi Kemakmuran Rakyat, Daerah Penghasil Migas Dapat 10 Persen
Ina Parliament. Jakarta, Kejayaan industri minyak dan gas (migas) tanah air bukan hanya soal pencapaian puncak produksi migas tertinggi, melainkan juga peningkatan atas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasar hal tersebut, Kementerian ESDM telah melahirkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh P[...]
Selengkapnya -
Feb 27 2018Pemerintah Tingkatkan Pembiayaan UMKM Melalui KUR
Ina Parliament. Batam, Pemerintah mencatat total realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2017 mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4% dari penyaluran KUR tahun lalu yang menyentuh angka Rp 94,4 triliun. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama Provinsi dengan penyaluran KUR terbanyak yaitu sebesar Rp 16,9 triliun, diikuti Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran sebe[...]
Selengkapnya -
Feb 27 2018Anggaran Belanja Rp 2.220 T, Pendidikan Dialokasikan Rp 444,131 T
Ina Parliament. Jakarta, Dari total anggaran belanja sebesar Rp 2.220 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (tautan: Perpres Nomor 107 Tahun 2017-Batang Tubuh) telah mengalo[...]
Selengkapnya -
Feb 27 2018DPD RI dan BPH Migas Sepakat Wujudkan Sub Penyalur BBM di Setiap Desa
Ina Parliament. Jakarta, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dipimpin Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Pejabat Struktural BPH Migas mengunjungi kantor Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang untuk melaksanakan audiensi dalam membahas isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi bertempat di Gedung Nusantara 3 Lantai 8 Jakarta. Dalam kesempatan itu[...]
Selengkapnya -
Feb 22 2018Ubah Human Resources Menjadi Human Capital
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar di acara Forum Bisnis 2018 PT PLN (Persero) mengatakan pentingnya menempatkan manusia sebagai human capital, bukan sebagai human resources. Penempatan manusia sebagai human resources (pasif) menurut Arcandra adalah paradigma lama yang harus diganti dengan paradigma baru, yakni menempatkannya sebagainya human ca[...]
Selengkapnya -
Feb 22 2018Pendidikan Vokasi Industri Diluncurkan
*Target 1.775 SMK dan 355 PerusahaanIna Parliament. Jakarta, Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) Industri. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran pendidikan vokasi industri yang diperkuat kerjasama antara 140 perusahaan dan 372 SMK di Provinsi Jawa Barat. Program peluncur[...]
Selengkapnya -
Feb 16 2018Oso: Pers Berperan Penting dalam Pengawasan Dana Desa
Dalam keterangan Persnya bersama ketua PWI Pusat, ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa Oso menyatakan peran pers sangat penting dalam mengawasi program-program yang didanai dana desa. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara profesional, etis dan obyektif. lebih lanjut Oso mengatakan tugas tersebut sejalan dengan tugas konstitu[...]
Selengkapnya -
Feb 15 2018Hambat Investasi, 22 Regulasi Dicabut
Ina Parliament.Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi. Sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi [...]
Selengkapnya
