Artikel
-
Mar 23 2018Pramono Anung Bantah Terlibat Kasus E-KTP
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang dikenal dengan e-KTP. Menurut Pramono, pada periode 2009-2014 dirinya menjadi Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII, yang sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II, dan juga sama s[...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Presiden Mimpikan Ada Strategi Kebudayaan
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpikan ke depan ada strategi kebudayaan, khususnya di bidang musik. Jadi, ada visi 2050, 2100, yang sudah harus mulai dirancang sejak sekarang. “Jadi 5 tahun pertama yang akan kita kerjakan apa, itu lebih fokus, 5 tahun kedua yang mau akan kita kerjakan, jadi lebih fokus dengan target-target yang realistis dan dengan angka-angka. 10 [...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Presiden Jokowi Ingin Tarif Tol Turun
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pimpinan perusahaan pengelola jalan tol di antaranya Desi Arrayani (Dirut PT Jasa Marga), Wiwiek D. Santoso (PT Astra Infrastruktur), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3) siang.[...]
Selengkapnya -
Mar 23 2018Pertamina Kini Jadi Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, pemerintah memandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia [...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Pemerintah Diminta Maksimalkan Perlindungan WNI
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera meminta kejelasan kepada Pemerintah Arab Saudi, terhadap eksekusi mati yang menimpa TKI asal Madura, Zaini Misrin. Hal tersebut seharusnya menjadi refleksi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar memaksimalkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI)[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Presiden Jokowi: “Demokrasi Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat”
Ina Parliament. Jakarta, Sebagai pelaku utama dalam demokrasi, partai politik dan politisi harus menunjukkan bukti bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia. Hal tersebut disamp[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
Ina Parliament. Solo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika. “Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan ta[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Kerja Sama Pertahanan Diharapkan Untungkan Indonesia
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan negara sahabat, harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi Indonesia. Untuk itu, ratifikasi undang-undang kerja sama dalam bidang pertahanan, harus dilakukan secara cermat dan teliti karena memungkinkan adanya implikasi strategis dan politis di dalamnya. Demikian diungkapkannya us[...]
Selengkapnya -
Mar 22 2018Presiden Jokowi Bentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menganggap perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis [...]
Selengkapnya
