Artikel
-
Apr 16 2018Mendagri Suriah Janji Bantu Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia
Ina Parliament. Damaskus, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan moratorium pada tahun 2011 yang diperkuat lagi dengan kebijakan penghentian pengiriman tenaga kerja wanita/pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah pada 2015. Secara khusus, larangan untuk mengirimkan PMI ke Suriah telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 157/PPTK/VIII/201[...]
Selengkapnya -
Apr 16 2018Potensi Migas Laut Dalam Cukup Potensial, Indonesia Butuh Dukungan Investor
Ina Parliament. Jakarta, Indonesia, menurut Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar memiliki potensi minyak dan gas bumi laut dalam yang cukup potensial untuk dikembangkan, seperti yang terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk mengembangkan potensi migas laut dalam tersebut Indonesia membutuhkan investor. Demikian disampaikan Wakil Menteri ESDM saat membuka W[...]
Selengkapnya -
Apr 15 2018Program Membuat Indonesia Lebih Terang
Ina Parliament. Jakarta, Elektrifikasi menjadi salah satu program prioritas nasional, sesuai arahan Presiden agar seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air dapat menikmati listrik. Rasio elektrifikasi Indonesia tahun 2019 ditargetkan lebih dari 99%. Untuk mencapai target tersebut, berbagai program kelistrikan terus dipercepat. "Sesuai arahan bapak Presiden dan bapak Menteri (ESDM) bahwa t[...]
Selengkapnya -
Apr 15 2018Presiden Jokowi: Fungsi Parpol Bukan Hanya Rekrutmen Politik
Ina Parliament. Semarang, Kehadiran organisasi dan penggerak partai politik (parpol) di daerah merupakan hal yang sangat penting. Sebab fungsi parpol bukan hanya rekrutmen politik, fungsi parpol bukan hanya pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-45 tahun Partai Persatuan Pembangunan [...]
Selengkapnya -
Apr 15 2018Prihatin Perkembangan di Suriah, Indonesia Desak Semua Pihak Menahan Diri
Ina Parliament. Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan yang terjadi di Suriah, dimana Amerika Serikat (AS) yang didukung Inggris dan Perancis menyerang sejumlah wilayah di Damaskus dan Homs, Sabtu (14/4) dini hari waktu setempat. Sebelumnya, Minggu lalu, Indonesia telah menyampaika[...]
Selengkapnya -
Apr 15 2018Mei 2018 Tol Brebes Timur – Pemalang Beroperasi
Ina Parliament. Pemalang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan pada Mei 2018, seksi 3 dan 4 tol Pejagan-Pemalang sepanjang 37 km dari Brebes Timur hingga Pemalang bisa beroperasi. Dengan demikian pada mudik Lebaran 2018, pemudik yang ke arah Semarang tidak lagi keluar Pintu Tol Brebes Timur, namun bisa meneruskan Ke ruas tol Pemalang-Semarang sepan[...]
Selengkapnya -
Apr 14 2018Presiden Jokowi Hormati Keputusan Pencapresan Prabowo
Ina Parliament. Sorong, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya menghormati keputusan Partai Gerindra yang telah mencalonkan kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019-2024. “Kita sangat menghormati dan menghargai apa yang telah diputuskan Partai Gerindra untuk mencalonkan kembali Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019-2024,” kata Presiden Jokowi saat meninjau[...]
Selengkapnya -
Apr 14 2018Presiden Jokowi: Agama dan Negara Harus Berjalan Beriringan
Ina Parliament. Semarang, Agama dan negara harus dapat berjalan beriringan dan saling memperkukuh, bukan untuk saling dipertentangkan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Silaturahmi Penyuluh Agama se-Jawa Tengah yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (14/4). “Negara memberikan perlindungan [...]
Selengkapnya -
Apr 14 2018Data Masih Menjadi Persoalan Program BPNT
Ina Parliament. Medan, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. “Ya memang ini cukup kita sayangkan kenapa data 2015 digunakan untuk 2017. Tentu [...]
Selengkapnya
