Artikel
-
Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.
Ina Parliament Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Selasa (05/11/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ter[...]
Selengkapnya -
Perkuat Industri dan Nilai Tambah Produk Lokal, Wapres Kunjungi PT Regarsport Wonogiri
Ina Parliament Jakarta Setelah sebelumnya meninjau salah satu pabrik tas lokal di Wonogiri, yakni CV Trackerindo Anugerah Sejahtera, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi PT Regarsport Industri Indonesia, sebuah perusahaan sandang yang berlokasi di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pada Jumat (27/12/2024). Sejalan dengan mis[...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Dorong Agenda Pemberdayaan, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis.
Ina Parliament Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima menteri koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 3 Januari 2025. Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningka[...]
Selengkapnya -
Ketua Komisi VIII: Proporsi 62:38 Kurangi Beban Biaya Haji 2025
Ina Parliament Jakarta Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 mengalami penurunan sekitar Rp4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini, menurutnya, merupakan hasil dari efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam sejumlah proses penyelenggaraan haji. Marwan menjelaskan, salah satu efisiensi tersebut [...]
Selengkapnya -
Komisi X Minta Transparansi soal Pemecatan STY, Bakal Panggil PSSI untuk Minta Penjelasan
Ina Parliament Jakarta Komisi X DPR RI mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, yang menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka. "Komisi X DPR RI menghormati PSS[...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Dorong Agenda Pemberdayaan, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis.
Ina Parliament Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima menteri koordinator (Menko) dan sejumlah menteri di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/01/2025). Dalam keterangannya kepada awak media, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmen pemerintah dalam berbagai agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kem[...]
Selengkapnya -
Presiden Prabowo Terima IHPS I Tahun 2024 dari BPK.
Ina Parliament Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pe[...]
Selengkapnya -
Perusahaan Retail Terlanjur Pungut PPN 12 Persen, Komisi XI Rencanakan Panggil Kemenkeu
Ina Parliament Jakarta Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka membahas polemik soal kenaikan PPN 12 persen. Diketahui, Presiden Prabowo menghendaki agar tarif PPN yang berlaku untuk barang/jasa nonmewah adalah 11 persen, bukan 12 persen. Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang dikel[...]
Selengkapnya -
Mahdalena: Kurangi Potensi Delay, Lion Air Berikan Harga Kompetitif Penerbangan Haji
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI menilai kehadiran maskapai Lion Air sebagai maskapai penerbangan jemaah haji Indonesia di tahun ini, akan mengurangi potensi tertundanya (delay) baik menuju maupun dari tanah suci sehingga membuat jemaah kian nyaman. Diketahui, persoalan delay ini kerap kali menjadi kendala laten dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di tiap tahunnnya. “Ke[...]
Selengkapnya











