Artikel
-
Jun 24 2021Tujuh Quick Wins Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Ina Parliament Jakarta Proses koordinasi dan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat terus dilakukan.Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah menegaskan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan pembanguna[...]
Selengkapnya -
Jun 24 2021Presiden Jokowi: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat untuk Saat Ini
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah menerima banyak masukan dan menyambut baik setiap masukan dari kelompok atau masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kuncitara (lockdown). Hal itu mengingat lonjakan kasus positif sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur d[...]
Selengkapnya -
Jun 23 2021Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta
Ina Parliament Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara, dan beberapa titik posko PPKM Mikro di DKI, terkait penanganan Covid-19 atau virus corona. Dalam tinjauannya ke Rusun Nagrak, Sigit menekankan soal pentingnya peran petugas keseh[...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Wilson Lalengke Dewan Pers Pura - Pura Lupa.
Ina Parliament Jakarta Di tahun 2018, Dewan Pers terlibat memenjarakan Marshal atas laporan bupati setempat akibat pemberitaan tentang dugaan korupsi sang bupati. Waktu itu, secara nasional ada 3 kasus kriminalisasi wartawan yang sedang mencuat ke permukaan, yakni kriminalisasi Muhammad Yusuf yang meregang nyawa di penjara di Kota Baru, Kalsel; kriminalisasi Mara Salem Harahap yang sempat ditaha[...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Polri Pastikan Kabar Syarat Wajib Vaksin Untuk Pembuatan SIM-SKCK Hoax
Ina Parliament Jakarta Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan SIM dan SKCK per 1 Juli 2021. Dalam informasi itu, dikatakan masyarakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi COVID-19 atau sudah divaksin COVID-19 saat mau bikin SIM dan SKCK.Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar. Djati menegaskan informasi [...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang
Ina Parliament Jakarta Pemerintah berencana akan memberlakukan pajak pada sejumlah sembako premium. Meskipun hingga saat ini belum dibahas dalam rapat-rapat di DPR RI, kebijakan pajak sembako menimbulkan polemik yang kini beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Begitu pula Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mempertanyakan kejelasan dan arah kebijakan pajak tersebut, apakah diperuntukan untuk[...]
Selengkapnya -
Jun 22 2021Dukungan Penuh TNI-Polri dalam Penguatan Implementasi PPKM Mikro
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan sinergi empat pilar dalam memperkuat implementasi pelaksanaan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk menurunkan laju pandemi COVID-19. TNI-Polri merupakan dua unsur dari empat pilar tersebut, bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).“Di hulu harus b[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2021Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Hal tersebut ia sam[...]
Selengkapnya -
Jun 18 2021Kapolri : Kasus Unlawfull Killing Laskar FPI Terus Berjalan
Ina Parliament Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kasus unlawfull killing laskar FPI terus berjalan. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara atas petunjuk jaksa.“Perkara unlawful killing saat ini sudah masuk tahap pertama, ada petunjuk P19 dari kejaksaan, sudah kami lengkapi, dan mudah-mudahan minggu ini segera kami kirim ke kejaksaan,” kata Kapolri Jenderal List[...]
Selengkapnya
