Artikel
-
Berkunjung ke Korsel, Rombongan Komisi II DPR RI Bertemu Pejabat KBRI Seoul Sumber: https://setkab.go.id/berkunjung-ke-korsel-rombongan-komisi-ii-dpr-ri-bertemu-pejabat-kbri-seoul/
Ina Parliament Jakarta : Dalam rangkaian kegiatan diplomasi parlemen penyelenggaraan reformasi birokrasi ke Pemerintah Korea Selatan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja dari Kementerian/Lembaga berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, Rabu (18/9) malam waktu setempat. Delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ma[...]
Selengkapnya -
Penuhi Target SPBE, BKN Sinkronkan Data ASN 85 Instansi Pusat dan 542 Instansi Daerah Sumber: https://setkab.go.id/penuhi-target-spbe-bkn-sinkronkan-data-asn-85-instansi-pusat-dan-542-instansi-daerah
Ina Parliament Jakarta : Guna memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Nasional (ASN) nasional sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suh[...]
Selengkapnya -
Inilah Penjelasan Kualifikasi 6 Jabatan CPNS pada Keppres Nomor 17 Tahun 2019
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 menetapkan enam jabatan tertentu, di antaranya Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan batas usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling tinggi 40 tahun.Keputusan Presiden tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dala[...]
Selengkapnya -
Menteri Hukum dan HAM: Pemerintah Pelajari Draf Revisi UU KPK
Ina Parliament Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9) siang, untuk diberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja d[...]
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Ajak Makan Siang Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri 2019 Asal Papua
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang dua orang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri 2019 Asal Papua, yaitu Tekius Heluka dari Kabupaten Nduga dan Otniel Kayani dari Kabupaten Yapen, makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9) siang.Momen diundang makan siang bersama itu dimanfaatkan oleh Tekius Heluka maupun Otniel Kayani untuk menyampaikan sejumlah [...]
Selengkapnya -
Kondisi Sudah Kondusif, Menko Polhukam Beri Peluang Buka Blokir Akses Internet di Papua
Ina Parliament Jakarta : Setelah sempat dilanda kerusuhan, kondisi di Papua dan Papua Barat kini sudah kondusif. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, kini kehidupan sudah mulai berjalan normal. Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan peluang untuk membuka kembali akses internet yang sudah diblokir di daerah tersebut beberapa h[...]
Selengkapnya -
KORNI mendukung pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur
Ina Parliament Jakarta : Dr. M. Basri BK. Ketua Umum Komite Relawan Nasional Indonesia ( KORNI ) Optimis Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur akan sangat bermanfaat bagi Pembangunan Nasional di semua sector kehidupan bernegara, mengingat program Pembangunan selama 74 Tahun Indonesia Merdeka lebih besar kearah Jawa Sentris, sehingga terjadi kesenjangan kemajuan daerah antara Pulau jaw[...]
Selengkapnya -
Plt Dirjen Otonomi: Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Maksimal 4 Tahun
Ina Parliamnet Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Akmal Malik, MSi mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini maka Kepala Daerah yang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan memiliki masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.“Hal ini terk[...]
Selengkapnya -
Masuk 315 Usulan, Kemendagri: Pemerintah Masih Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru
INA PARLIAMENT JAKARTA: Sejak tahun 2014,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun usulan tersebut tidak bisa diproses karena hingga saat ini Pemerintah masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru.“Tugas kita kan menerima aspirasi, tetapi kita jelaskan dan tegaskan bahwa kebijakan kita masih moratorium, ad[...]
Selengkapnya