Home / Artikel

Artikel

  • Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul Karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
    Mei 20 2020

    Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul Karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB

    Ina Parliament Jakarta : Ramainya video dan tagar 'Indonesia Terserah' yang menyindir aktivitas masyarakat yang nekat berkerumun di sejumlah tempat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty menilai lahirnya tagar ini karena kebijakan plin-plan dari Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, masyarakat sudah berfikir cuai atau masa bodoh[...]

    Selengkapnya
  • Defisit APBN 2020 Melebar, Pemerintah Perlu Jaga Kredibilitas APBN
    Mei 20 2020

    Defisit APBN 2020 Melebar, Pemerintah Perlu Jaga Kredibilitas APBN

    Ina Parliament Jakarta : Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020 mencapai Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase tersebut naik 1,20 persen dari perkiraan yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020, yaitu 5,07 persen terhadap PDB. Terkait hal ini, Anggota Komisi XI [...]

    Selengkapnya
  • Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat
    Mei 18 2020

    Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat

    Ina Parliament Jakarta : Pemerintah tengah mempersiapkan desain pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan Polis yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Selain untuk menjalankan amanat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, langkah ini juga didorong kondisi masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, seper[...]

    Selengkapnya
  • Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja
    Mei 15 2020

    Legislator Soroti Kewenangan Pemerintah dalam RUU Cipta Kerja

    Ina Parliament jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Slamet menyebut, RUU Cipta Kerja telah mengubah setidaknya 14 Undang-Undang lama yang terkait dengan Komisi IV DPR RI, salah satunya UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid[...]

    Selengkapnya
  • Kerumunan di Bandara Soetta Berpotensi Jadi Sumber Penularan Covid-19
    Mei 15 2020

    Kerumunan di Bandara Soetta Berpotensi Jadi Sumber Penularan Covid-19

    Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani merasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah yang keliru dan tidak ada langkah antisipasi dalam physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia khawatir, kerumunan penumpang di Terminal 2 Bandara Soetta pada Kamis (14/5/2020) pagi akan menimbulkan klaster baru penyebaran Corona (Covid-19) akibat orang bergerombol seca[...]

    Selengkapnya
  • Peran dan Komitmen KSSK Dipertanyakan
    Mei 13 2020

    Peran dan Komitmen KSSK Dipertanyakan

    Ina Parliament jakarta : Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, maka komitmen dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan. Pasalnya, PP tersebut menabrak Undang-Undang (UU) dan memposisikan perbankan nasional sebagai pengganti pe[...]

    Selengkapnya
  • Sekjen DPR Pastikan Birokrasi Terus Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19
    Mei 13 2020

    Sekjen DPR Pastikan Birokrasi Terus Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19

    Ina Parliament Jakarta : Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai bahwa reformasi birokrasi merupakan komitmen semua pihak, khususnya aparatur negara. Pasalnya, hal ini sudah menjadi amanat Pemerintah untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Pen[...]

    Selengkapnya
  • Presiden Harus Kontrol Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Secara Ketat
    Mei 10 2020

    Presiden Harus Kontrol Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Secara Ketat

    Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyarankan dengan sangat agar Presiden mongontrol secara ketat dan langsung pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Menurutnya Presiden harus mengontrol[...]

    Selengkapnya
  • Kemenkop UKM Didesak Perkuat Aturan Pengawasan KSP
    Mei 10 2020

    Kemenkop UKM Didesak Perkuat Aturan Pengawasan KSP

    Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera membuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pengawasan eksternal koperasi simpan pinjam. Sehingga, sambung Herman, kasus gagal bayar seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) tidak lagi terulang di masa me[...]

    Selengkapnya

Kontak

Head Office : Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270.
Workshop : Jl. Kayumanis X no.8 Matraman Jakarta
( 021) 22986556 Fax. ( 021 ) 85905225 Hotline : 085256800088
085256800088
admin@inaparliamentmagazine.com / harling@inaparliamentmagazine.com