Artikel
-
Nov 12 2020Presiden Jokowi Hadiri KTT ke-37 ASEAN secara Virtual
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-37 ASEAN secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, (12/11). Pada KTT kali ini, Vietnam bertindak selaku tuan rumah.Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri, rangkaian KTT ASEAN yang berjumlah 17 sesi pertemuan ini dihadiri oleh 10 kepala n[...]
Selengkapnya -
Nov 11 2020Puan Maharani Akan Dianugerahi Bintang Kehormatan dari Presiden Jokowi
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan tanda kehormatan kepada para menteri Kabinet Kerja pada Rabu (11/11/2020). Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menjadi salah satu mantan menteri yang akan menerima penghargaan tersebut. Puan yang saat ini menjabat Ketua DPR RI akan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana atas jasa-jasanya sebagai Menteri Koordina[...]
Selengkapnya -
Nov 11 2020Azis Syamsuddin Dukung Digitalisasi Data dan Program E-Parlemen
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya program e-parlemen sebagai salah satu inovasi Kesetjenan DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Layanan digitalisasi data dan informasi tersebut dinilai dapat mempercepat pelaksanaan kinerja Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti kemudahan akses agenda kerja dan berbagai informasi yang dib[...]
Selengkapnya -
Nov 09 2020Hadapi Pelemahan Ekonomi, Pemerintah Perlu Dorong Pemulihan Daya Beli
Ina Parliament Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 kembali mengalami kontraksi sebesar minus 3,49 persen secara tahunan setelah pada kuartal II-2020 lalu terkontraksi sebesar minus 5,32 persen (yoy). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah untuk menggenjot pemulihan daya beli masya[...]
Selengkapnya -
Nov 04 2020Diapresiasi, Presiden Sudah Tandatangani UU Ciptaker
Ina Parliament Jakarta : Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sangat diapresiasi. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai, langkah ini merupakan keputusan yang tepat, karena semua proses politik dalam merumuskan UU tersebut telah selesai. "Bahwa masih ada pihak yang menolak, saya kira itu hal yang wa[...]
Selengkapnya -
Nov 01 2020Amerika Serikat Resmi Perpanjang Fasilitas GSP untuk Indonesia
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui United States Trade Representative (USTR) secara resmi telah mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.Pengumuman perpanjangan GSP ini dibuat hanya berselang sehari usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo [...]
Selengkapnya -
Okt 26 2020Presiden Jokowi Lantik 12 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar tersebut digelar Senin (26/10) pagi, di Istana Negara, Jakarta.Pengangkatan para dubes RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 202[...]
Selengkapnya -
Okt 26 2020Pemerintah Siapkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia
Ina Parliament Jakarta : Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, saat ini Indonesia baru mengisi 3,8 persen ekspor produk halal di pasar global. Untuk itu, pemerintah berupaya keras menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.“Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen dan konsumen, karena itu kita ingin mendorong supaya Indone[...]
Selengkapnya -
Okt 22 2020Pembentukan Revisi UU Minerba Sudah Sesuai Prosedur dan Transparan
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah sesuai dengan aturan main dan mekanisme prosedural dalam konteks program perundang-undangan di DPR RI. Maman menegaskan, pembentukan revisi UU Minerba juga telah melewati berbagai tahap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal itu dipa[...]
Selengkapnya
