Artikel
-
Agu 13 2018Presiden Jokowi Saksikan Pengambilan Sumpah Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr Enny Nurbaningsih SH, M.Hum, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/8) siang. Enny Nurbaningsih yang kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM itu diambil sumpahnya berdasarkan Keputusan Pres[...]
Selengkapnya -
Agu 03 2018Tiga Nama Diajukan ke Presiden Jokowi Sebagai Calon Hakim MK
Ina Parliament. Jakarta, Panitia Seleksi (Pansel) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan tiga nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dipilih salah satu di antara mereka sebagai calon pengganti Prof. Dr Maria Farida Indrati S.H, M.Hum, selaku hakim MK perwakilan pemerintah yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2018 nanti. Penyerahan dilakukan melalui Menteri Sekr[...]
Selengkapnya -
Jul 29 2018Bertemu 2.000 Anggota Babinsa, Presiden Jokowi Minta Redam Kabar Bohong
Ina Parliament. Makssar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk ikut meredam isu, hoax, fitnah, dan kabar bohong yang saat ini banyak sekali berseliweran di masyarakat, yang tersebar melalui media-media sosial. “Isu-isu seperti ini Saudara-saudara harus mampu meredam, jangan sampai hal-hal yang tidak benar, fakta-fakta tidak benar itu beredar dima[...]
Selengkapnya -
Jul 27 2018Presiden: Pamong Praja Muda Harus Lebih Responsif
Ina Parliament. Sumedang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik pamong praja muda menyampaikan, lulusan-lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) nantinya akan ditempatkan di tempat-tempat yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. “Jadi yang namanya integritas itu nomor satu, dan harus terus diingat. Saya juga selalu mengingatkan mengenai masalah itu,” jawab Presiden [...]
Selengkapnya -
Jul 27 2018BKN Blokir 231 ASN Korupsi
Ina Parliament. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 16 Juli 2018 menyampaikan rilis, Nomor: 015/RILIS/BKN/VII/2018, mengenai langkah pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya. Hingga 20 Juli 2018, BKN melalui rili[...]
Selengkapnya -
Jul 11 2018Buang Budaya Koruptif, Presiden Jokowi Minta Polri Jaga Kerukunan dan Nilai-Nilai Kebinekaan
Ina Parliament, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus senantiasa menjalankan perannya dalam menjaga kerukunan serta menjaga nilai-nilai kebinekaan.“Polri harus terus mengantisipasi dan mencegah berbagai potensi konflik horizontal dengan mengangkat sentimen primordial, seperti mempertentangkan perbedaan suku, perbedaan agama, p[...]
Selengkapnya -
Jul 11 2018Indonesia Masuk 10 Negara Teraman, Presiden Jokowi Ingatkan Polri Tidak Berpuas Diri
Ina Parliament Jakarta. : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-72 ini, ada kabar baik. Gallup Law and Order telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia.“Sebuah capaian yang membanggakan kita semuanya yang harus kita jaga dan kita pertahankan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan amanat pada Upacara Pembinaan Tradis[...]
Selengkapnya -
Jun 08 2018Presiden Jokowi: Proses Deradikalisasi Butuh Keterlibatan Masyarakat
Ina Parliament. Indramayu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan untuk menanggulangi paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan. Namun Presiden menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan sebagai upaya pencegahan sejak dini. “Proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan [...]
Selengkapnya -
Jun 07 2018Soal Delik Korupsi di RUU KUHP, Seskab: Pemerintah, DPR, KPK, Perlu Duduk Bersama Cari Solusi
Ina Parliament. Jakarta, Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo berulang kali, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah tidak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak.[...]
Selengkapnya
