Artikel
-
Okt 04 2018Cegah Penyebaran ‘Hoax’, Polri Bentuk Direktorat Tindak Pidana Siber
Ina Parliament. Jakarta, Guna menangkap para penyebar hoax, berita yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan disintegrasi bangsa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) selaku penanggungjawab keamanan dalam negeri telah membentuk suatu kesatuan baru untuk melaksanakan patroli di dunia maya atau cyber patroli . “Kesatuan itu adalah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Po[...]
Selengkapnya -
Okt 02 2018Menko Polhukam: Penyebar ’Hoax’ Penanganan Gempa Bumi di Sulteng Akan Ditangkap
Ina Parliament. Jakarta, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas terjadinya musibah bencana gempa bumi dan tsunami di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah. Menurut Menko Polhukam, berusaha melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban yang terdampak, yang ada di sana. “Semua usaha yang kita lakukan sudah cukup maksimal. Kala[...]
Selengkapnya -
Okt 01 2018Presiden: “Masyarakat Jangan Persoalkan Hal-Hal Kecil di Palu”
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak melihat adanya aksi yang dituding sejumlah pihak sebagai penjarahan paska terjadinya gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/9) lalu. “Toko-toko tutup atau mungkin ada satu dua peristiwa, karena memang ada juga toko yang memberikan atau membantu saudara saudaranya. Semuanya dalam pro[...]
Selengkapnya -
Sep 25 2018Program Jaksa Menyapa
Ina Parliament. Jakarta, Kejaksaan Agung menegaskan, proses penegakan hukum berbeda dengan industri. Kalau industri semakin banyak yang dihasilkan dikatakan berhasil. Tetapi dalam penegakan hukum, Kejaksaan Agung mengajak masyarakat mengubah pola pikir agar mampu menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Inilah yang kita sebut kita komitmen bersama-sama sebaga[...]
Selengkapnya -
Sep 21 2018Inpres Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 Ditandatangani
Ina Parliament. Jakarta, Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif, pada 18 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 (tautan: Inpres Nomor 7 Tahun 2018). Inpres tersebut dituj[...]
Selengkapnya -
Sep 20 2018Presiden Teken Perpres Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Cawapres Dalam Pemilu
INa Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan calon Presiden dan Wakil Presiden perlu mendapat pengamanan dan pengawalan secara profesional sejak penetapan sampai dengan pengumuman calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 19 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penga[...]
Selengkapnya -
Sep 07 2018Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dan Persaudaraan
Ina Parliament. Sidoarjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali agar semua pihak bisa menjaga aset terbesar bangsa Indonesia, yaitu persatuan, kerukunan, dan persaudaraan. Karena tiga hal itulah bangsa Indonesia yang sangat beragam ini bisa terus bersatu. “Kalau kita enggak rukun, enggak bersatu, bayangkan di Afghanistan itu 7 suku, 2 suku berantem enggak rampung-rampung 40 tahun[...]
Selengkapnya -
Agu 24 2018Hormati Hukum, Presiden Jokowi Akan Kasasi Putusan PT Palangkaraya
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan, termasuk keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menganggapnya bersama empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. “Se[...]
Selengkapnya -
Agu 24 2018Hormati Hukum, Presiden Jokowi Akan Kasasi Putusan PT Palangkaraya
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan, termasuk keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menganggapnya bersama empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. “Se[...]
Selengkapnya
