Artikel
-
Agu 19 2021Mulyanto Nilai Rancangan Permen ESDM tentang PLTS Atap Berpotensi Rugikan PLN
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berpotensi merugikan PLN. Ia menegaskan agar rancangan peraturan tersebut segera disempurnakan. "Isi rancangan Permen (Permen ESDM PLTS Atap) yang ada sekarang ini masih sumir dan berpotensi merugikan PLN.[...]
Selengkapnya -
Agu 19 2021Pemerintah Harus Prioritaskan Belanja Produk Dalam Negeri
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menilai, RAPBN 2022 realistis namun hati-hati. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah. “Kalau dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mun[...]
Selengkapnya -
Agu 12 2021Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Jadi Harapan Baru di Tengah Pandemi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07 persen year on year (yoy) merupakan kabar baik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi harapan baru bagi Indonesia di tengah pandemi. “sIni menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa ada harapan baru [...]
Selengkapnya -
Agu 05 2021Komisi VI Dukung Menko Perekonomian Bantu UMKM
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyambut baik upaya pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19. Salah satunya, mengenai langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memberikan bantuan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang totalnya mencapai Rp52,43 triliun. Politisi yang akrab disapa Demer ini menyataka[...]
Selengkapnya -
Agu 02 2021Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali. “Pemerintah masih bertahan dengan proyeksi sesuai APBN yaitu 5 persen. Seha[...]
Selengkapnya -
Jul 30 2021Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif Usaha Mikro
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun y[...]
Selengkapnya -
Jul 22 2021Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh
Ina Parliament Jakarta Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat pandemi COVID-19.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutusk[...]
Selengkapnya -
Jul 18 2021Kurangi Dampak Ekonomi PPKM, Pemerintah Percepat Penyaluran dan Tambah Bantuan Sosial
Ina Parliament Jakarta Pemerintah terus bekerja kerja untuk menekan laju pandemi COVID-19, terlebih di tengah lonjakan kasus yang terjadi saat ini akibat varian Delta yang memiliki tingkat penyebaran lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk PPKM Darurat yang berlaku di Pulau Jawa-Bali sejak 3 Juli 2021 serta 15 kabupaten[...]
Selengkapnya -
Jul 08 2021RUU KUP, Pondasi Perpajakan yang Adil
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI diproyeksikan sebagai pondasi perpajakan yang adil. Inilah momentum yang tepat mereformasi sektor perpajakan. “RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, sert[...]
Selengkapnya
