Artikel
-
Mar 04 2022Menaker: Pencairan JHT Dikembalikan ke Permenaker 19/2015.
Ina Parliament Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pada prinsipnya ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.“Kami sedan[...]
Selengkapnya -
Mar 01 2022Menteri Teten Terus Kembangkan Korporatisasi Petani Pisang Cavendish Di Bener Meriah Aceh
Ina Parliament Jakarta Langkah Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam membangun Korporatisasi Petani berbasis koperasi di Indonesia, terus melaju. Khusus produk pisang Cavendish, setelah sukses di Tenggamus (Lampung), kali ini menyasar wilayah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh."Ini merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui[...]
Selengkapnya -
Mar 01 2022Gus Muhaimin Terima Audiensi Delegasi Pengusaha, Pelaku UMKM dan Analis Ekonomi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima audiensi delegasi pengusaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan para analis ekonomi Indonesia membahas prospek pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Banyak masukan yang diterima, dimana prospek ekonomi pasca pandemi diyakini akan sangat optimistis. "Terutama memasuki Tahun 2022 sangat optimistis [...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Komisi VII: Syarat Impor ‘Raw Sugar’ Harus Miliki Kebun Tebu
Ina Parliament Jakarta Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, syarat untuk pabrik gula yang berhak mengimpor raw sugar adalah pabrik gula yang memiliki kebun tebu untuk keberlangsungan industrinya. PT Kebun Tebu Mas (KTM) yang merupakan pabrik gula di Lamongan, Jawa Timur, sudah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan bahan baku berupa raw sugar dari jumlah impor yan[...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Pemerintah Alokasikan Rp455,62 Triliun Dukung Tiga Klaster Program PEN.
Ina Parliament Jakarta Untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan baik, dibutuhkan pengendalian risiko yang efektif, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Komisi IV: Kawasan Hutan Bermanfaat Bagi Kelompok Tani
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengatakan kawasan hutan yang direhabilitasi bisa menggunakan tanaman buah karena jauh lebih bermanfaat. Oleh karena itu, untuk jangka panjang kawasan hutan yang kritis bisa ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan, karena ini sebuah terobosan yang baru dan luar biasa. Selain sebagai kawasan penyangga, tetapi juga bermanfa[...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Rachmat Gobel Dorong Seluruh Industri dalam Negeri untuk Terus Berinovasi
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengapresiasi inovasi yang dihasilkan PT Gani Arta Dwitunggal di Bandung. Adapun karya yang dihasilkan oleh industri dalam negeri ini adalah perahu, jaring, jembatan apung serta dermaga apung. Produk-produk tersebut sangat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya. “Apa yang saya lihat dari perusahaan Pak Budi (Dirut PT Gani [...]
Selengkapnya -
Jan 23 2022Menteri ESDM Terbitkan Aturan mengenai PLTS Atap.
Ina Parliament Jakarta Sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kep[...]
Selengkapnya -
Jan 21 2022DJPPR Kemenkeu Diimbau Penuhi Pembiayaan APBN
Ina Parliament Jakarta Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, diimbau mampu membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Demikian salah satu butir kesimpulan dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Ris[...]
Selengkapnya
