Artikel
-
Apr 18 2018Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sudah Capai Rp185 Triliun
Ina Parliament. Jakarta, Hingga akhir Maret 2018 atau sepanjang triwulan I tahun 2019, realisasi Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 telah mencapai Rp419,55 triliun, atau meningkat 4,88 persen jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). “Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp233,95 triliu[...]
Selengkapnya -
Apr 17 2018Presiden Jokowi: Proyek Strategis Nasional Harus Tekan Ketimpangan
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program dan proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan untuk mulai dikerjakan di tahun 2018, harus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan. “Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiski[...]
Selengkapnya -
Apr 17 2018Darmin: 222 Proyek Masuk Program Strategis Nasional
Ina Parliament. Jakarta, Setelah dilakukan evaluasi yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah memutuskan akan melanjutkan pembangunan 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan paling lambat pada kuartal III/2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya. Di sisi lain, pemerintah mengedrop 14 proyek pembangunan dari Proyek Strategis Nasional. Menko bidang Pere[...]
Selengkapnya -
Apr 17 2018Presiden Jokowi Minta Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI, dan Polri Bisa Dipercepat
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yan[...]
Selengkapnya -
Apr 17 2018Pemerintah Siapkan Rencana Aksi HAM 2018-2019
Ina Parliament. Jakarta, Dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Ha[...]
Selengkapnya -
Apr 16 2018Polri dan Kemenpan RB Kerja Sama Bangun Zona Integritas di Tubuh Polri
Ina Parliament. Bandung, Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian PhD dan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menandatangani kerja sama membangun zona integritas di tubuh Polri untuk membersihkan praktik korupsi birokrasi di tubuh Polri serta reformasi yang digunakan untuk memenuhi tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. P[...]
Selengkapnya -
Apr 16 2018Sri Mulyani, Menkeu Terbaik di Asia Pasifik
Ina Parliament. Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan, FinanceAsia. Penghargaan yang sama juga telah diterima Menkeu Sri Mulyani tahun lalu. Menurut FinanceAsia, Menkeu Sri Mulyani berhasil membawa perkonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Menteri Sri Mulyani dianggap berhasil memanfaatkan[...]
Selengkapnya -
Apr 16 2018Pernyataan Atas Perkembangan di Suriah
Ina Parliament. 1. Indonesia sangat prihatin dengan perkembangan yg terjadi di Suriah. 2. Minggu lalu, Indonesia menyampaikan kecaman keras penggunaan senjata kimia di Suriah oleh pihak manapun. 3. Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah. 4. Indonesia menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati nilai dan hukum intern[...]
Selengkapnya -
Apr 16 2018Mendagri Suriah Janji Bantu Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia
Ina Parliament. Damaskus, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan moratorium pada tahun 2011 yang diperkuat lagi dengan kebijakan penghentian pengiriman tenaga kerja wanita/pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah pada 2015. Secara khusus, larangan untuk mengirimkan PMI ke Suriah telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 157/PPTK/VIII/201[...]
Selengkapnya
