Home / Artikel “Tolonglah Rakyat Dengan City Gas”

“Tolonglah Rakyat Dengan City Gas”

“Tolonglah Rakyat Dengan City Gas”

Ekonomi

Rabu, 14 Februari 2018

Ina Parliament.Jakarta,  

Saat ini PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki 200 ribu rumah tangga pelanggan city gas (gas kota), yang tersebar di berbagai daerah jaringan pipa gas utama. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengusulkan agar jaringan gas untuk rumah tangga bisa diperbanyak lagi, mengingat banyak warga yang membutuhkan gas.

 

“Jadi betapa rakyat tertolong dengan city gas yang dijual oleh PGN. Nah, kami mengusulkan agar jaringan gas untuk rumah tangga ini diperbanyak untuk daerah-daerah yang memang dilewati gas pipa utama. Itu harus dimanfaatkan untuk daerah-daerah sekitar segera bangun jaringan gas,” papar Kurtubi usai berdiskusi dengan jajaran Pimpinan PGN, di Kantor PGN, Jakarta, Selasa (13/2).

 

Dia menyampaikan, Komisi VII sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang sudah menerima gas dari PGN. Menurut warga yang menggunakan gas dari PGN, mereka sangat senang, sangat mendukung adanya city gas ini. Para pengguna city gas beralasan, produk ini praktis, bersih dan bahkan lebih murah dari LPG 3 kg yang disubsidi. 

 

“Kami Komisi VII dari Panja Migas melakukan kunjungan ke kantor PGN, kita minta penjelasan bagaimana PGN ini lebih memperluas pasar atau pelanggan city gas-nya,” ujar Kurtubi. Politisi dari Fraksi NasDem itu menyampaikan, meskipun infrastruktur untuk mendistribusikan gas membutuhkan biaya yang mahal, tapi itu bisa ditempuh dengan menggunakan anggaran dari APBN.

 

“Memang membangun infrastruktur gas mahal, kan sudah ada cara pakai dana APBN. Bahkan tadi ada konsep skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kita dorong dan kita imbau ESDM memberikan perhatian,” ungkap Kurtubi.

 

Akses Rakyat Mendapatkan Gas

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Migas Komisi VII DPR RI Herman Khaeron beserta rombongan, meninjau kantor PGN di Jakarta. Dalam kunjungannya, Panja Migas mendorong lahirnya aturan yang memberikan dukungan, agar rakyat memiliki akses untuk mendapatkan jaringan gas yang bisa masuk sampai dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Komisi VII, jariangan gas yang masuk ke rumah tangga lebih efisien daripada gas elpiji yang selama ini beredar di masyarakat.

 

“Yaitu dalam bentuk jaringan gas kepada masyarakat. Ini harus betul-betul diberikan legacy, kebijakan yang memang mendorong supaya BUMN ini untung, juga BUMN ini berkontribusi secara luas kepada masyarakat,” papar Herman setelah berdialog dengan jajaran pimpinan PGN.

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, PGN sebagai pengelola sumber gas nasional harus diberikan diskresi dan kekhususan oleh pemerintah. “Bahwa PGN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk melakukan konversi dan pelayanan kepada masyarakat, baik yang komersial maupun yang afirmasi,” ungkapnya. 

 

Setelah melihat kapasitas PGN, Herman meyakini, perusahaan ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk bisa memenuhi harapan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan energi, utamanya yang berbasiskan gas. Tidak hanya gas untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk kebutuhan transportasi. “Kita sudah melihat konversi dari fuel ke gas untuk taksi, kemudian untuk bajaj. Dan juga saya sudah melihat komunikasi dengan publik lewat control room, semuanya berfungsi dengan baik,” ujarnya. 

 

Herman menilai, PGN memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun dan menjadi institusi yang ditugasi oleh negara untuk melakukan konversi dari minyak ke gas. Namun PGN membutuhkan infrastruktur pendukung guna mencukupi kebutuhan gas nasional. Dia menyampaikan, penggunaan gas dari sisi ekonomi lebih menguntungkan dibanding penggunaan minyak.

 

“Infrastruktur yang terbangun mestinya diberi kepercayaan yang lebih luas. Dengan konversi ini juga menjadi efisien. Udara juga menjadi clean. Emisi yang dikeluarkan gas itu jauh lebih rendah dibandingkan emisi yang dikeluarkan oleh fuel,” papar politisi asal dapil Jabar itu.

 

Herman juga menegaskan, Indonesia di masa depan harus berdaulat dan mandiri di bidang energi. “Dan tentu dengan visi jangka panjang, kita harus berdaulat dan mandiri di bidang energi, ini juga harus dipastikan. Dan kita juga harus tahu bagaimana infrastruktur yang ada,” imbuhnya. Demikian Ina Parliament mengutip Parlementaria. (Fit)

Komentar

  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Kontak

Jl. Kayumanis X no.8 Matraman Jakarta
( 021) 85905179 Fax. ( 021 ) 85905225 Hotline : 085256800088
085256800088
admin@inaparliamentmagazine.com / harling@inaparliamentmagazine.com