Pemerintah Diminta Sinkronisasi Data Pertanian

Ina Parliament. Palembang,

Anggota Komisi Komisi IV DPR RI Erislan menyoroti perbedaan data terkait dengan kebutuhan dan hasil pertanian yang kerap terjadi antara satu kementerian dengan kementerian lain. Hal ini menurutnya perlu pembenahan segera agar kebutuhan akan pangan bisa dibaca melalui satu data yang valid dan kredibel.

Ia pun mendorong agar pengolahan data dilakukan dengan satu pintu melalui teknologi yang modern, agar margin error-nya sedikit. Jika margin error sedikit, maka semakin meyakinkan bahwa data tersebut valid dan mendekati kebenaran. Ia pun mendorong agar pemerintah fokus untuk membenahi data.

“Kalau data itu persoalannya hanya valid dan tidak valid. Itu saja. Semakin gunakan teknologi maka data tersebut punya tingkat error yang sedikit. Tapi semakin gunakan pola manual, maka tingkat error semakin tinggi,” ungkap Erislan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/12).

Legislator Partai Hanura ini pun menegaskan, validitas data adalah hal yang paling utama sebelum bicara hal lain menyangkut subsidi dan ketersediaan pasokan. Karena semua itu hulunya adalah data yang valid dan berkualitas. Ia menegaskan, tidak perlu membicarakan subsidi dan pasokan jika data yang disajikan tidak benar.

“Apalagi sekarang jamannya e-commerce. Sudah saatnya semua leading sector baik pertanian dan kehutanan itu based on data dan gunakanlah teknologi informasi. Apa yang kita bicarakan itu benar-benar data. Kalau data itu benar maka tindakan juga akan benar,” tegas legislator dapil Jawa Barat itu.

Hal ini ditegaskan Erislan mengingat data terkait pertanian, baik produksi maupun kebutuhan akan pertanian kerap berbeda antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karenanya sinkronisasi data menurutnya hal yang mendesak.(Q1Q1)