Artikel
-
Jun 10 2018DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Indonesia - Korsel
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap hubungan kerja sama dua negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin sejak 1973 dapat lebih ditingkatkan lagi. Khusunya di bidang perdangangan.  “Nilai perdagangan antara Indonesia dan Korsel sangat tinggi. Saya mencatat di tahun 2017-2018 mencapai 16 miliar dollar Amerika Serikat. Saya berharap ini dapat di[...]
Selengkapnya -
Jun 10 2018Mundur Dari BPIP Karena Alasan Pribadi, Presiden Jokowi Apresiasi Yudi Latif
Ina Parliament. Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras dan integritas Yudi Latif saat mempersiapkan dan memproses pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Saya sangat menghargai upaya-upaya yang telah disiapkan dan proses-proses pembentukan UKP-PIP pindah ke [...]
Selengkapnya -
Jun 08 2018Yudi Latif Mengundurkan Diri Sebagai Kepala BPIP
Ina Parliament. Jakarta, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, membenarkan Yudi Latif telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (BPIP). “Pak Yudi Latif mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi yang bersangkutan meminta mengundurkan diri tanggal[...]
Selengkapnya -
Jun 07 2018BPIP Jadi Badan Otonom, Seskab Ajukan Tambahan Anggaran 2019 Sebesar Rp966 Miliar
Ina Parliament. Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta agar anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2019 ditambah sebesar Rp966.492.082.000,00 dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp390.264.573.000,00. Penambahan anggaran Setkab tahun 2019 itu, menurut Seskab, diperlukan karena adanya perubahan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) [...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Kebijakan Fiskal Berperan Pada Perekonomian Nasional
Ina Parliament. Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran sangat penting dalam geliat perekonomian nasional. Kedua kebijakan ini harus mampu berkoordinasi dengan baik demi tercapainya stabilitas ekonomi. Menurutnya, koordinasi kebijakan ekonomi, khususnya fiskal dan moneter menjadi isu yang sangat penting akhir-akhir ini.  “Karena, krisis[...]
Selengkapnya -
Jun 05 2018Kampus Harus Bersih dari Faham Radikalisme
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengaku prihatin dengan temuan Polri atas masuknya faham radikalisme di perguruan tinggi di Indonesia. Reni meminta agar pemerintah dan pihak pengelola kampus berusaha keras untuk membersihkan kampus dari tempat persemaian faham radikalisme.  Reni menegaskan, pemerintah dan pengelola kampus harus membuat sistem yang ajegÂ[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Menko Luhut: Demi stabilitas kawasan, Indonesia Hormati Hukum Internasional
Ina Parliament. Singapura, Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan sebagai negara berdaulat Indonesia tidak akan berpihak. Ia mengatakan Indonesia sangat terbuka terhadap persaingan, tetapi bukan persaingan untuk saling pamer kekuatan atau dalam arti negatif.  “Kami tidak akan berpihak, kami hanya mengacu pada hukum internasional, bekerja untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan s[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Atasi Radikalisme di Kampus, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fungsi Pembinaan
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah melalui kampus masing-masing, untuk mengedepankan dan meningkatkan aspek pembinaan terhadap dosen, mahasiswa maupun pegawai yang terpapar ideologi radikalisme.  Hal ini menyusul data yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 Perguruan Tinggi Negeri (PT[...]
Selengkapnya -
Jun 04 2018Pemerintah Harus Hati-hati Terima Pinjaman Bank Dunia
Ina Parliament. Jakarta, Bank Dunia mengucurkan pinjaman sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun sektor pariwisata. Pinjaman itu harus disikapi dengan hati-hati, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dibebani pembayaran jatuh tempo utang sangat besar.  “Pada 2018 ini saja sebesar Rp390 triliun, di 2019 mencapai sekitar[...]
Selengkapnya
