Artikel
-
Des 18 2019Kunjungi KPU Jabar, Wakil Ketua Komisi II DPR Berharap Kekurangan Anggaran Tidak Kurangi Kualitas Pilkada 2020
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa berharap masalah kemungkinan adanya kekurangan anggaran, tidak mengurangi kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 di Jawa Barat (Jabar). “Pilkada yang berkualitas ditentukan oleh integritas dan kredibilitas penyelenggaranya,” kata Saan dalam sambutannya saat memimpin anggota Komisi II DPR RI [...]
Selengkapnya -
Des 17 2019Komisi IX Desak Kemenakertrans Terbitkan Peraturan Pelaksana UU Pelindungan PMI
Ina Parliament Jakarta : Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Ida Fauziah beserja jajaran menyoroti perlidungan pekerja migran Indonesia (PMI). Segenap Anggota Komisi IX termasuk Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu yang memimpin rapat mendesak Menteri Ida Fauziah segera menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Pekerja[...]
Selengkapnya -
Des 17 2019Setingkat Menteri, Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru
Ina Parliament Jakarta : Guna memenuhi harapan agar pemindahan ibu kota negara tidak sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, tetapi ada sebuah transformasi, akan dibentuk Badan Otorita Pembangunan Ibu kota Baru. Badan ini setingkat menteri. “Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembang[...]
Selengkapnya -
Des 16 2019Komisi IX Akan Sampaikan Aduan Karyawan PHK Freeport Kepada Menaker
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu memastikan, pihaknya akan menyampaikan aduan dan aspirasi dari Karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak “Furlough” PT. Freeport Indonesia dan Pengurus Serikat Pekerja UB Jastasma Serikat Buruh Anggota Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) pada Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Raker direncanakan akan d[...]
Selengkapnya -
Des 16 2019Independensi Parlemen Diharap Pengaruhi Kebijakan Perubahan Iklim
Ina Parliament Jakarta : Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Saniatul Lativa mengemukakan bahwa Parlemen berada dalam posisi untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif atas kebijakannya terkait perubahan iklim, serta memastikan bahwa kebijakan yang relevan ditegakkan sesuai dengan hukum dan anggaran yang ada yang disahkan oleh Parlemen. Menurutnya independensi Parlemen ad[...]
Selengkapnya -
Des 11 2019Peringati Hari HAM, Puan Maharani Singgung Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan salah satu elemen penting dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang bermuara pada terwujudnya kesejahteran umum warga negara. Sejalan dengan peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember, menurut Puan, hak–hak itu harus dipenuhi seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pad[...]
Selengkapnya -
Des 09 2019Komisi VIII DPR Tinjau Progres Pembangunan Asrama MAN I Kota Surabaya
Ina Parliament Jakarta : Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung asrama siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Surabaya patut diapresiasi dalam menunjang kebutuhan institusi pendidikan. Kehadiran Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI kali ini dalam rangka mendapatkan informasi tentang sejauhmana penggunaan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk[...]
Selengkapnya -
Des 06 2019Komisi IX Perjuangkan Kesejahteraan PLKB Non PNS
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mengatakan pihaknya akan memperjuangkan nasib para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tergabung dalam Forum Komunikasi PLKB Non PNS. "Mereka (PLKB) merasa ada diskriminasi, salah satunya terkait honor yang masih di bawah UMR. Selain itu, mereka merasa ada diskriminasi, baik tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanggung jawab, fa[...]
Selengkapnya -
Des 06 2019Inilah Inpres No. 7/2019 Tentang Percepatan Kemudahan Berusaha
Ina Parliament Jakarta : Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, pada 22 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres ini ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;[...]
Selengkapnya
