Artikel
-
Feb 05 2020Pembagian Dana Transfer Daerah Bergantung Pada Postur Penerimaan Negara
Ina Parliament Jakarta : Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka B Kadi menjelaskan kepada para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bahwa pembagian dana transfer daerah bergantung pada postur penerimaan negara. Hamka mengatakan transfer daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) atau jalur pencairan anggaran lainnya bergantung dari pusat, dan perhitungannya dilakukan d[...]
Selengkapnya -
Feb 05 2020Presiden Jokowi Lantik Kepala BPIP dan BPKP di Istana Negara
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua pejabat lembaga negara yaitu: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/2). Proses pembacaan keputusan dilaksanakan dua kali, yakni Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, membac[...]
Selengkapnya -
Feb 04 2020Presiden Minta Kalkulasi Dampak Virus Corona pada Sektor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk dikalkulasi secara cermat dampak dari kebijakan dalam menghadapi Virus Corona pada perekonomian baik di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. “Terkait dengan sektor perdagangan, kita tahu RRT merupakan negara tujuan ekspor pertama dengan pangsa pasar 16,6% dari total ekspor Indonesia sangat besar tapi juga sekaligus n[...]
Selengkapnya -
Feb 03 2020Honorer Harus Segera Diangkat Jadi PNS atau PPPK
Ina Parliament Jakarta : Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kunia Tandjung mengatakan Masyarakat perlu diberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer yang dibahas antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu. "Berdasarkan hasil raker 20 Jan[...]
Selengkapnya -
Feb 01 2020Pemutakhiran E-Budgeting Perlu Diselaraskan dengan Peningkatan Kualitas SDM
Ina Parliament Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang akan memperbarui sistem pengelolaan keuangan melalui sistem e-Budgeting. Hanya saja, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendorong agar pemutakhiran sistem itu perlu didukung dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta[...]
Selengkapnya -
Feb 01 2020Sertifikasi Halal Lindungi Bangsa dari Serbuan Pangan Impor
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menegaskan, label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang menggangu kesehatan dan nilai budaya. Oleh karena itu, harus ditolak bila ada upaya menghapus kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan. "Sertifikat halal diyakini bisa mencegah merajalelanya produk-produ[...]
Selengkapnya -
Jan 30 2020DPR dan Pemerintah Samakan Persepsi RUU Cipta Lapangan Kerja
Ina Parliament Jakarta : Ketua DPR RI Puan Maharani meenggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saat jumpa pers usai rapat koordinasi, Puan menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara DP[...]
Selengkapnya -
Jan 30 2020Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2020 bagi PNS, Paling Lambat Diterima BKN 28 Februari 2020
Ina Parliament Jakarta : Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Aris Windiyanto, menginformasikan batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2020 melalui surat nomor: D 26-30/V 2-9/99 mengenai Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020. Sebagai informasi, sesuai rilis yang diterima, bahwa usul kenaik[...]
Selengkapnya -
Jan 29 2020Komisi A Dorong Transparansi dan Akuntabilitas pada Proses Rotasi ASN DKI
Ina Parliament Jakarta : Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan perombakan jabatan di struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov DKI Jakarta. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, secara aturan dan kebijakan DPRD DKI Jakarta memang tidak sama sekali memiliki [...]
Selengkapnya
