Artikel
-
Apr 06 2022Tarif PPN Naik 1 Persen, Fauzi Amro Minta Pemerintah Sosialisasi.
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 menjadi 11 persen sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai efektif dilaksanakan 1 April 2022. Ia berharap pemerintah dapat mensosialiasikan kenaikan tarif itu. "Itu adalah keputusan politik, setelah melalui pro[...]
Selengkapnya -
Mar 07 2022Hergun: Waspadai Dampak Perang Bagi Ekonomi Nasional
Ina Parliament Jakarta Konflik militer antara Rusia dan Ukraina sudah memasuki satu pekan. Ekskalasi perang semakin meningkat, sementara perundingan yang digelar di Belarusia belum menemukan kesepakatan damai. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai, perang yang berkepanjangan akan berdampak terhadap ekonomi global, termasuk ekonomi nasional. Kondisi ini harus diantisipasi pemerintah, se[...]
Selengkapnya -
Mar 04 2022Irine Yusiana: Sikap Indonesia Soal Ukraina Sesuai Kepentingan Kemanusiaan
Ina Parliament Jakarta Indonesia bersama 140 negara lain menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina, dalam voting Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat di Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Rabu (2/3/2022) waktu setempat. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, menilai posisi Indon[...]
Selengkapnya -
Mar 04 2022Tuan Rumah Presidensi G20 Momentum Indonesia Cegah ‘Spillover Effect’ Perang Rusia
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dengan dijadikannya Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus keketuaan/Presidensi G20 dapat menjadi momentum untuk mencegah spillover effect yang terjadi dalam Perang Rusia versus Ukraina. Spillover effect adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa di suatu negara terhadap ekonomi negara lainnya. “Karena[...]
Selengkapnya -
Mar 01 2022Komisi I Minta BAKTI Kominfo Perhatikan Daerah ‘Blank Spot’
Ina Parliament Jakarta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan bahwa masih terjadi blank spot, signal lemah di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, ia meminta Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk juga memperhatikan hal ini. “Masih banyak terjadi blank spot dan signal lemah, padahal di dae[...]
Selengkapnya -
Feb 23 2022Komisi VIII Pantau Kinerja Mitra Kerja di Manggarai Barat
Ina Parliament Jakarta Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengawasan secara langsung terkait kinerja mitra kerja, khususnya pada peningkatan pengelolaan pendidikan keagamaan, kebencanaan, bantuan sosial, dan pemberdayaan perempuan serta perlind[...]
Selengkapnya -
Feb 17 2022Tinjau IKN, Puan Maharani Ingin 'Nusantara' jadi Wajah Kemajuan Indonesia
Ina Parliament Jakarta Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan "Nusantara" itu. Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR [...]
Selengkapnya -
Feb 17 2022Inilah Tujuh Arah Kebijakan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Ina Parliament Jakarta Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.“Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nas[...]
Selengkapnya -
Feb 07 2022Tindaklanjuti Keputusan MK, UU P3 Mendesak Diubah
Ina Parliament Jakarta Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, BK Setjen DPR RI menggelar Roadshow Konsultasi Publik Penyusunan N[...]
Selengkapnya
