Artikel
-
Terbesar di Perlindungan Sosial & UMKM, Realisasi Dana PEN Capai Rp318,5 Triliun
Ina Parliament Jakarta : Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai September 2020 mencapai Rp318,5 triliun dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan realisasi penyaluran bantuan PEN tersebut naik cukup signifikan dihitung dari awal penyaluran pada bulan Juli hingga September atau tutup kuar[...]
Selengkapnya -
Dukung Pertumbuhan Kawasan, Kementerian PUPR Tingkatkan Pembangunan Jalan Perbatasan.
Ina Parlaiment Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan ini sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka k[...]
Selengkapnya -
Pemerintah Akan Cabut Izin Importir yang Langgar Aturan Importasi Garam Industri
Ina Parliament jakarta : Produksi garam nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga diperlukan importasi garam industri untuk memenuhi kebutuhan industri dalam jangka pendek.Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengizinkan impo[...]
Selengkapnya -
Kementerian PUPR Dorong Pengembang Perumahan Perhatikan Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Ina Parliament Jakarta : Dalam upaya pemenuhan aksesibilitas bagi semua warga kota khususnya penyandang disabilitas, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi terus berupaya mendorong pengembang [...]
Selengkapnya -
Serahkan Bantuan Modal Kerja, Presiden Ingatkan Pedagang untuk Terapkan Protokol Kesehatan Saat Berniaga
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk menerapkan protokol kesehatan saat berniaga.“Hati-hati, dijaga betul, kalau pas jualan pakai masker. Apalagi yang berjualan makanan, cuci tangan, hati-hati betul. Menyampaikan dagangannya jaga jarak,” ujar Presiden saat berdialog dengan salah satu penerima Bantuan Modal Kerja (BMK), di [...]
Selengkapnya -
Antisipasi Kontraksi Ekonomi Lanjutan, Pengelolaan APBN Perlu Dimaksimalkan
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin kembali mendorong Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN secara efektif guna mengantisipasi kontraksi ekonomi lanjutan. Pada konferensi pers APBN KITA edisi September 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus yang masih mengalami kontraksi sebesar nega[...]
Selengkapnya -
Menko Perekonomian: Potensi Awal Pelabuhan Patimban Otomotif Berorientasi Ekspor
Ina Parliament Jakarta : Potensi awal Pelabuhan Patimban, di Subang, Provinsi Jawa Barat, adalah otomotif yang saat ini sentranya ada di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (22/9). “Potensi awal memang otomotif di mana otomotif[...]
Selengkapnya -
Miliki Peran Strategis, Presiden Minta Percepat Proyek Nasional Patimban
Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap adanya percepatan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, karena memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan serta perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. ”Dikembangkan saling mengisi dengan Tanjung Priok, komplementer bukan kompetitor,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengen[...]
Selengkapnya -
UU BUMN Butuh Penyegaran
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilatarbelakangi oleh eksistensi dari UU BUMN yang sudah ada sejak 17 tahun lalu. Sehingga menurutnya berdasarkan kesepakatan bersama dari Komisi VI, UU ini membutuhkan penyegaran. Hal tersebut disampaikannya ketika memimp[...]
Selengkapnya