Artikel
-
Feb 23 2021Jalankan UU Cipta Kerja, PP Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Beri Kemudahan dan Kepastian Pelaku Industri
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah terus mendorong peran strategis sektor industri dalam memacu perekonomian nasional, terutama di tengah dampak pandemi COVID-19. Selama ini, industri manufaktur memberikan efek yang luas bagi perekonomian, di antaranya peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan devisa dari ekspor dan pajak.“Industri akan menjadi[...]
Selengkapnya -
Feb 22 2021BUMN Permodalan Harus Permudah Pelaku UMKM
Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penumpang utama bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan presentase 51 persen. Adanya pandemi Covid-19 ini, secara otomatis pelaku UMKM terkena dampak secara ekonomi. Agar tidak terkontraksi dengan keadaan saat ini, ia menekankan peran Lembaga Pengelola Dana[...]
Selengkapnya -
Feb 22 2021Airlangga: Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja.
Ina Parliament Jakarta : Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto me[...]
Selengkapnya -
Feb 18 2021Diresmikan Presiden, Bendungan Tapin Dukungan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Banjir di Kalsel
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/02/2021).“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Presiden dilanjutkan dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasast[...]
Selengkapnya -
Feb 16 2021Penyaluran Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai 6 Prinsip Tepat
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menyatakan, penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai 6 prinsip tepat, yaitu: tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu. Hal itu perlu dilakukan agar kebutuhan pupuk untuk para petani dapat tercukupi. "Pada musim penghujan seperti sekarang ini yang juga merupakan musim tanam, kebutuhan a[...]
Selengkapnya -
Feb 16 2021Diumumkan Presiden Jokowi, Inilah Profil Lima Dewan Direksi LPI
Ina Parliament Jakarta : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lima orang figur yang akan menduduki jajaran Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di teras belakang, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/02/2021).Saat memperkenalkan figur Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPI, Presiden menegaskan bahwa lembaga tersebut dikelola oleh putra-p[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Pemerintah Percepat Pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang untuk Dukung Produktivitas Pertanian di NTT.
Ina Parliament Jakarta : Setelah pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang selesai pada tahun 2018 dan Rotiklot di Kabupaten Belu pada tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menggenjot pembangunan Bendungan Manikin yang juga diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan irigasi pertanian masyarakat di Kabupaten Kupang. Pelaksa[...]
Selengkapnya -
Feb 12 2021Menko Perekonomian: Relaksasi PPnBM Geliatkan Industri Otomotif dan Ekonomi Nasional.
Ina Parliament Jakarta : Dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong industri manufaktur, karena kontribusinya sektor ini ke PDB yang sebesar 19,88 persen. Industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi COVID-19 paling besar. Untuk meningkatkan pembelian dan produks[...]
Selengkapnya -
Feb 11 2021BPJS Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Intensif
Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi X DPR RI Obon Tabroni menyoroti isu publik mengenai adanya indikasi korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 43 triliun. Menurutnya, lembaga tersebut saat ini mengelola anggaran buruh yang sangat besar sejumlah sekitar Rp 400 triliun, sehingga ia meminta agar ada pengawasan intensif terhadap BPJS Ketenagakerjaan. "Har[...]
Selengkapnya
