Artikel
-
Agu 02 2022Rieke Diah Pitaloka Dukung BUMN Memulai Industri Kantong Darah di Tanah Air
Ina Parliament Jakarta Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi memulai industri kantong darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI). Pasalnya, selama ini Indonesia masih mengimpor kantong darah dari Negara lain. "Saat ini kita masih impor kantong darah pada kondisi tertentu misalnya saat terjadi suatu tes negara eksportir se[...]
Selengkapnya -
Agu 02 2022Komisi I Minta Pemerintah Komunikasi Intensif Terkait Pendaftaran PSE
Ina Parliament Jakarta Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, seperti Paypal dan Steam, menuai protes publik. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu. “Kepada Pemerintah saya min[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Tangani Konflik Agraria, Kementerian ATR/BPN Pastikan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Tetap Berjalan
Ina Parliament Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria. Salah satunya, konflik yang terjadi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana masyarakat pekebun memiliki Sertipikat Hak Milik di atas[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi serta Sinergi Pembangunan Infrastruktur & Transportasi
Ina Parliament Jakarta Komisi V DPR RI meminta Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang membidangi infrastruktur dan perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi sesuai saran Komisi V. Saat Rapat Kerja evalusi mudik lebaran 2022, Komisi V telah memberikan banyak saran untuk pembenahan di bidang infrastruktur dan transportas[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Presiden: Bangun Ketahanan Pangan Sesuai Karakteristik Daerah.
Ina Parliament Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa bangsa Indonesia harus bergotong royong membangun kemandirian serta berdikari di bidang pangan berbasiskan keunggulan masing-masing daerah. Ancaman krisis pangan global yang terjadi saat ini juga meningkatkan kompetisi di sektor tersebut.“Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fok[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Antisipasi Ancaman Krisis Pangan, Presiden Minta Jajaran Fokuskan Tiga Hal.
Ina Parliament Jakarta Dalam mengantisipasi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19 serta konflik Rusia dan Ukraina, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk fokus pada tiga hal.“Saya minta agar kita fokus yang pertama, peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, baik itu dari korporasi, baik itu dari BUMN. Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak,[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Babak Baru Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dengan The Netherland Cadastre, Tingkatkan Kualitas Pemetaan dan Manajerial Data Pertanahan
Ina Parliament Jakarta Di tengah tantangan menuju transformasi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan peningkatan pelayanan pertanahan yang maksimal bagi masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Kementerian ATR/BPN terus tingkatkan kualitas pemetaan tanah serta manajerial data pertanah[...]
Selengkapnya -
Jun 21 2022Legislator Minta Kejelasan BPKP Sebab Produk Dalam Negeri Sulit Diserap K-L
Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta kejelasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebab produk dalam negeri sulit diserap oleh kementerian/lembaga (K/L). Padahal, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mengalokasikan 40 persen dari belanja barang/jasa untuk menggunakan[...]
Selengkapnya -
Jun 15 2022Komisi XI Terima Penjelasan RKP Kemenkeu TA 2023
Ina Parliament Jakarta Komisi XI DPR RI memperoleh penjelasan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (R[...]
Selengkapnya
