Artikel
-
Mar 17 2018Presiden Jokowi dan PM Turnbull Bahas Konferensi Digital RI-Australia
Ina Parliament. Sydney, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Pertemuan dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Australia Special Summit 2018, di International Convention Centre, Sydney, Sabtu (17/3). Pertemuan dimulai sekitar pukul 11 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu bilateral antara[...]
Selengkapnya -
Mar 17 2018Tanpa Teken Presiden, UU MD3 Seperti Sayur Tanpa Garam
Ina Parliament. Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengibaratkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) seperti sayur tanpa garam. Pasalnya, hingga batas waktu maksimal 30 hari, UU MD3 berlaku tanpa adanya tanda tangan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden Jokowi pun bersikap tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). [...]
Selengkapnya -
Mar 17 2018Sistem Peringatan Dini Longsor Berbasis Masyarakat Indonesia Jadi Standar Internasional
Ina Parliament. Sydney, Organisasi Standar Internasional atau International Organization for Standardization (ISO) secara resmi menetapkan sistem peringatan dini longsor (LEWS) dari Indonesia untuk dipublikasikan sebagai ISO 22327. Penetapan ini disampaikan oleh Sekretariat ISO TC 292 di Kantor Standardisasi Australia, Sydney, Jumat (16/3). Dengan penetapan ini, maka LEWS yang dikembangka[...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018Pemerintah Ingin Peningkatan Kualitas Pendidikan Dengan Karakter
Ina Parliament. Jakarta, Setelah pekerjaan besar selama kurang lebih 3,5 tahun ini, yaitu infrastruktur, pemerintah akan bergeser kepada pekerjaan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia), karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sekali dalam berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain. “Kita ingin yang berkaitan dengan pendidika[...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018Presiden Jokowi: “Lebih Baik Bank Internasional Ada di Indonesia Daripada Nasabah Kita Lari Keluar”
Ina Parliament. Jakarta, Dalam kesempatan bertemu dengan para pimpinan industri perbankan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengingatkan bahwa di industri jasa keuangan, kenyataannya adalah sekarang dunia sudah sepenuhnya terbuka. Ia menambahkan bahwa orang bisa ambil kredit dan buka tabungan di mana saja. “Dengan era seperti ini. ambil kredit bisa di mana saja, ambil tabungan [...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
Ina Parliament. Jakarta, Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading sector dalam penanggulangan teroris di Indonesia. Secara umum yang mengkoordinasikan adalah BNPT, dimana ada pejabat eselon dari 36 Kementerian dan Lembaga, termasuk TNI dan Polri. Kepada awak media, [...]
Selengkapnya -
Mar 16 2018Kementerian ESDM Cabut Ketentuan Rekomendasi Penggunaan TKA
Ina Parliament. Jakarta, Demi meningkatkan investasi di subsektor minyak dan gas bumi (migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 11 regulasi dan menyederhanakan 7 regulasi di subsektor migas. Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Budiyanto mengungkapkan, salah satu peraturan yang dicabut adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 Tahun 2013 tentan[...]
Selengkapnya -
Mar 15 2018Jengkel Difitnah PKI, Presiden Jokowi: “Awas Ketemu Tak Gebuk Betul”
Ina Parliament. Serang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat agar berhati-hati kalau melihat media sosial (medsos), karena di sana ada fitnah, ada saling mencela, ada saling menjelekkan, dan ada kabar bohong. Ia menambahkan jika mendengar kabar seperti itu, hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah. “Ada yang menyampaikan itu suara di medsos Presiden Jokowi PKI, ada yang omong [...]
Selengkapnya -
Mar 15 2018UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR
Ina Parliament. Jakarta, Hari ini, Kamis (15/3/2018), Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berlaku efektif. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat, apalagi wartawan yang akan diproses hukum karena mengkritik DPR. Pasalnya DPR yang kuat adalah DPR yang diawasi dengan baik oleh rakyat. Oleh karenanya, DPR butuh kritik. “Saya jamin, berlaku[...]
Selengkapnya
