Home / Artikel Anggaran Masih Jadi Persoalan Utama Pengadaan Alutsista

Anggaran Masih Jadi Persoalan Utama Pengadaan Alutsista

Anggaran Masih Jadi Persoalan Utama Pengadaan Alutsista

Hankam

Rabu, 02 Desember 2020

Ina Parliament Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengapresiasi kinerja Korem 071/Wijayakusuma terutama langkah-langkah antisipatif sebagai Satgas Covid-19 yang dilakukan Korem 071/WK. Hal ini menunjukkan kesiapan Korem 071/WK di seluruh lini, namun yang disayangkan oleh Utut adalah soal keterbatasan anggaran.

 

“Anggaran kita terbatas, Kementerian Pertahanan anggarannya terbesar kedua setelah Kementerian PUPR. Kemhan sudah dapat Rp 137 triliun, tapi karena matranya banyak, ada Kemhan dan Mabes, tentu memang di bagi-bagi. Memang idealnya, hemat saya, ketika negara sudah mampu, minimal di kali dua (anggarannya), termasuk buat beli alutsista. Pertanyaannya apakah perang konvesional masih ada?” ucap Utut di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa, (01/12/2020).

 

Terkait apakah perang konvensional masih ada, Utut menyatakan, negara harus siap jika perang memang harus terjadi. Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu terjadi perang di kawasan Nagorno-Karabakh yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ribuan lainnya mengungsi. Perang itu terjadi karena Azerbaijan mengklaim wilayah tersebut sebagai kedaulatan mereka, tapi selama ini dikuasai etnis Armenia.

 

“Kalau kita lihat Nagorno-Karabakh perang antara Azerbaijan dan Armenia kan itu perang konfesional jadi artinya we have to be ready, Ketika itu terjadi we are ready,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

 

Utut menilai, persoalan alutsista yang cukup serius ini juga yang terjadi di Korem 071/Wijayakusuma Banyumas saat ini. Mulai dari sarana prasarana dan kendaraan yang merupakan produksi lama dan sudah tidak lagi maksimal dalam menyokong kinerja Korem 071/WK Banyumas. Untuk itu, ia berharap adanya keberpihakan negara terhadap TNI.

 

“Memang problemnya negara kita, adalah mengurus banyak hal. Kalau di negara yang sudah well establish, mereka tahu yang mandatori mana dan mana yang tidak, ini government subject atau non government subject,” tutupnya. (Humas).


Komentar

  • Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar

Kontak

Head Office : Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270.
Workshop : Jl. Kayumanis X no.8 Matraman Jakarta
( 021) 22986556 Fax. ( 021 ) 85905225 Hotline : 085256800088
085256800088
admin@inaparliamentmagazine.com / harling@inaparliamentmagazine.com