Hadir memberikan paparan mengenai RDTR WP Perkotaan Bangko Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Fajarman menyampaikan bahwa Perkotaan Bangko merupakan pintu gerbang kawasan Geopark Merangin. Sebagai pendukung Geopark Merangin, Kota Bangko sendiri juga memiliki beberapa biosite sebagai pariwisata unggulan yaitu Merangin Garden, Arboretum Ario Alif, dan Geowisata sub kawasan Geopark Bangko.

“Perkotaan Bangko merupakan daerah pendukung Geopark Merangin, dalam waktu dekat akan dilakukan assestment dari UNESCO. Mudah-mudahan Geopark Merangin dapat lolos dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan menjelaskan bahwa ketersediaan ruang, tenaga kerja, modal asing, dan lintas transportasi menjadi faktor penting dalam pengembangan kawasan industri. Dengan modal tersebut Kecamatan Banyudono memiliki potensi pengembangan kawasan industri besar, dan dari sistem tenaga kerja, Kecamatan Banyudono memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar.
“Dari uraian isu strategis dan potensi tersebut Kecamatan Banyudono menjadi daerah tujuan investasi yang menarik dengan tetap menjaga keberlanjutan peninggalan budaya dan sejarah, sumber daya air, serta lahan pertanian yang ada di dalamnya,” ungkapnya. Lebih lanjut ia juga menyampaikan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dengan adanya RDTR WP Kecamatan Banyudono yang ke depannya akan menjadi acuan perizinan.

Memaparkan rancangan RDTR WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko yang hadir di tempat menyampaikan lokasi yang dilalui oleh jalur Arteri Primer Pantura menjadikan wilayahnya sangat strategis, dengan beberapa isu yang menjadi perhatian salah satunya pembangunan jalan tol dan exit tol Probolinggo-Banyuwangi.

“Tujuan Perencanaan WP yaitu mewujudkan Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan berbasis Industri, Pertanian, dan Perikanan yang didukung oleh pengembangan transportasi dalam rangka mendukung iklim investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan,” jelas Timbul.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Dwi Hariyawan yang hadir memberikan arahan pada kegiatan ini menyampaikan pentingnya keterlibatan daerah dalam rapat koordinasi yang telah menjadi amanah dari peraturan pemerintah. “Kegiatan rapat lintas sektor ini sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN, bahwa ini harus dijalankan, karena penting untuk mensinkronkan program-program dari Kementerian/Lembaga dan pusat,” katanya.

Ia pun menambahkan, masukan dari Kementerian/Lembaga juga dibutuhkan terkait isu-isu strategis vital yang perlu dikonfirmasi, seperti garis batas daerah, garis pantai, dan lainnya. Adapun kesepakatan dalam rapat koordinasi lintas sektor ini akan ditindaklanjuti sebagai persetujuan substansi yang nantinya merupakan dasar untuk penerbitan peraturan kepala daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama daerah terkait dan Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Reny Windyawati. (Humas)