Setkab Undang Lembaga Penelitian Bahas Akselerasi Sinergitas Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan

Ina Parliament Jakarta  Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi, Kedeputian Bidang Perekonomian menggelar Focus Group Discussion (FGD), ‘Transformasi Struktural Sektor Pertanian sebagai Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Seri Ketiga’, secara virtual, Rabu (31/03/2021).

FGD kali ini mengusung tema ‘Pembelajaran dari Negara Lain untuk Akselerasi Sinergitas Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan’ dan pada diskusi ini Setkab mengundang narasumber dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan.

Narasumber yang dihadirkan adalah Iman Hidayat, Kepala Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Budi Iskandar, Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); serta Rusli Abdullah, peneliti pada Institute for Development Economics and Finance (INDEF).

“FGD kali ini ingin melakukan penajaman rekomendasi hasil dari kegiatan FGD yang Pertama dan yang Kedua. Benchmarking dari negara-negara agroindustri yang telah maju diperlukan untuk kemudian dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri di Indonesia,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi Setkab, Ida Dwi Nilasari saat membuka diskusi mewakili Deputi Bidang Perekonomian Setkab Satya Bhakti Parikesit.

Ida menjelaskan, pada FGD Seri Pertama yang diselenggarakan November silam, telah dihasilkan dua rekomendasi, yaitu pertama, pengembangan industri perlu difokuskan pada industri pertanian dengan ketersediaan bahan baku yang berlimpah di dalam negeri dan memiliki keunggulan komparatif yang tinggi antardaerah; dan kedua, pengembangan dan regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian secara sistematis dan masif disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kewirausahaan daerah.

“Pada FGD Seri Kedua dengan tema ‘Membangun Keterhubungan dan Sinergitas antara Sektor Pertanian dan Industri Industri Pengolahan’, didapatkan rekomendasi bahwa agroindustri hulu dan hilir perlu dikembangkan di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan melalui rekomendasi strategi-strategi yang komprehensif guna pemulihan perekonomian nasional,” terangnya.

Ida menuturkan, menindaklanjuti rekomendasi pada dua seri sebelumnya tersebut, melalui para narasumber pada FGD kali ini Setkab ingin mempelajari mengenai praktik transformasi struktural pada sektor pertanian di luar negeri untuk kemudian diadaptasi dan diaplikasikan di dalam negeri.

“Yang kedua, mempelajari perspektif terkait praktik transformasi struktural pada sektor pertanian di luar negeri, dan tentunya ketiga, perlu usulan rekomendasi kebijakan,” tuturnya.

Adapun rangkaian FGD transformasi struktural di sektor pertanian sendiri, ungkap Ida, dilatarbelakangi oleh arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada  Peresmian Pembukaan The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) Tahun 2020, Maret tahun lalu, serta pada Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, April silam.

“Bapak Presiden menyampaikan, agar Pemerintah mereformasi kebijakan sektor pangan dan pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.  Kebijakan dan program pembangunan pertanian harus dijalankan mulai dari hulu hingga hilir agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Lewat rangkaian FGD mengenai transformasi struktural di sektor pertanian ini, Ida berharap dapat memperoleh masukan untuk menyusun kebijakan pemerintah terkait dengan transformasi struktural ekonomi, khususnya di bidang pertanian.

“Kita mengharapkan dengan adanya tiga rangkaian FGD ini dapat memberikan masukan untuk kebijakan bagi Pemerintah terkait dengan transformasi struktural pertanian yang tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan terciptanya lapangan kerja baru,” tandas Ida.

Hadir menjadi peserta sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga yaitu, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, serta dari lingkungan Sekretariat Kabinet sendiri. (Humas)