Sambangi Bali, Komisi VIII serap Aspirasi Mitra Kerja di Daerah

Ina Parliament Jakarta  Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kakanwil Kemenag Provinsi Bali, serta stakeholder lainnya guna menyerap aspirasi  mengenai berbagai kondisi yang terkait dengan bidang kerja Komisi VIII DPR.

"Kami ingin mengetahui apa saja kebijakan program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali maupun satuan kerja vertikal Kementerian Agama RI yang terkait dengan bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, termasuk kebijakan penanganan bencana non alam yaitu penanganan pandemi Covid-19, serta kebijakan pengelolaan zakat dan wakaf," jelas Ace Hasan di Denpasar,  Bali,  Senin (20/12/2021).

Ace menambahkan, Komisi VIII DPR juga ingin mengetahui tentang penguatan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengelolaan zakat dan wakaf.

"Kami ingin mendapatkan informasi, apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi di lapangan, serta apa langkah-langkah penyelesaian, serta usulan untuk Komisi VIII DPR RI sebagai bahan untuk pembahasan di komisi dengan mitra kerja," tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ace juga menyampaikan, terkait dengan fungsi legislasi DPR RI, Komisi VIII DPR saat ini tengah membahas RUU prioritas yang telah masuk ke dalam daftar prolegnas. Yaitu Revisi atas Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya memberikan kepastian hukum perbaikan dan penguatan kebijakan, serta pengaturan yang lebih terarah dalam penanggulangan bencana. 

Dalam fungsi anggaran, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI bersama-sama dengan pemerintah telah melakukan pendalaman pembahasan APBN Tahun Anggaran 2022. "Pembahasan APBN ini merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemakmuran rakyat," ungkapnya.

Ace menegaskan, fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan setiap saat dan pada masa reses. "Komisi VIII DPR RI juga telah membentuk panitia kerja yang bertugas membahas berbagai kebijakan yang memerlukan perhatian khusus pada masa sidang ini. Di antaranya, Komisi VIII membentuk Panitia Kerja Pengelolaan Asrama Haji untuk membahas secara mendalam mengenai permasalahan efektivitas asrama haji dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi calon jemaah haji," terangnya.

Ace menyatakan, kehadiran para mitra kerja dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI juga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat respon dan pemberian solusi terhadap masalah masalah yang ditemukan di lapangan. "Kita berharap pertemuan ini dapat memberikan kontribusi optimal terhadap proses pembangunan bangsa, serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya. (Humas)