Program 99 Hari Pertama Khofifah Sebagai Gubernur Jatim 2019-2024

Ina Parliament. Jakarta,

Setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim pada 27 Juni 2018 lalu, mantan Menteri Sosial (Mensos) Kabinet Kerja Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak, dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore. Khofifah mengaku sudah memiliki program kerja untuk 99 hari kepemimpinan di Jawa Timur (Jatim), yang dibaginya dalam 3 (tiga) periode, yaitu periode 33 hari pertama, kedua dan ketiga.

“Ada hal-hal yang kita sebetulnya bisa lakukan pada tataran percepatan respon yang dilaporkan disampaikan oleh masyarakat. Jadi, kita berharap bahwa comment room saat ini koordinasinya ada di Kominfo (Kementerian Kominfo, red) itu bisa menyatukan layanan-layanan dan termasuk adalah percepatan-percepatan respon lewat sistem yang kita sebut CETAR atau Cepat, Tanggap dan Responsif,” kata Khofifah kepada wartawan usai pelantikan dirinya oleh Presiden Jokowi.

CETAR, lanjut Khofifah,  terkait dengan PIRT, terkait dengan izin POM, terkait dengan izin sertifikasi halal. Kemudian layanan kesehatan, Khofifah mengaku melihat waiting list dari layanan-layanan kesehatan terutama misalnya kanker, jantung dan seterusnya.

Ia menyebutkan, Jawa timur punya teaching hospital dua, yaitu RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Saiful Anwar. Khofifah berharap bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bisa meluaskan rumah sakit milik Pemprov di Pamekasan itu, dari tipe C menjadi Tipe B. Dengan demikian, masyarakat Madura bisa mendapatkan percepatan layanan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Beberapa hal terkait layanan-layanan kesehatan, menurut Gubernur Jatim itu, akan dimaksimalkan, karena ini berseiring dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang saat ini Jawa Timur masih terendah diantara provinsi se-Jawa.

Untuk layanan pendidikan, Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, saat ini Guru Tidak Tetap, (GTT) yang masih PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Jawa Timur itu ada 21.700. Dari jumlah tersebut yang sudah dapat support dari APBD Provinsi ada 7.800.

“Insyallah APBD tahun ini sudah semuanya ter-cover. Itu adalah hasil koordinasi yang sangat baik antara kami, saya dan Pak Emil dengan Pakdhe Karwo (Soekarwo, Gubernur Jatim periode 2014-2019, red),” terang Khofifah seraya menambahkan, itu  akan menjadi bagian dari 33 hari pertama.(Harold)