Presiden Jokowi Minta Dibuatkan Rencana Aksi Penurunan ‘Stunting’ Yang Lebih Terpadu

Ina Parliament. Jakarta,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.

Anak stunted, lanjut Presiden, tidak hanya secara fisik tumbuh pendek atau kerdil untuk usianya, tapi juga mengganggu perkembangan otaknya, yang selanjutnya akan mempengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah, mempengaruhi produktivitas, dan mempengaruhi kreativitas di usia-usia yang produktif. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan, upaya penurunan angka stunting adalah kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.

“Terutama ibu-ibu PKK dan juga perlu pengaktifan kembali secara maksimal fungsi-fungsi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di kampung, di desa-desa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Penurunan Stunting, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4) siang.

Presiden meminta supaya dibuatkan rencana aksi yang lebih terpadu dan terintegrasi yang mempunyai dampak konkret di lapangan, mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga sanitasi. Dijelaskan Presiden, selama 3 tahun ini, pemerintah sudah membagi biskuit untuk ibu hamil dan balita. Namun menurut Presiden  itu belum cukup, perlu dilengkapi lagi dengan ikan, susu, telur, dan kacang hijau.

“Selain itu, sanitasi pelayanan dasar ketersediaan air bersih dan juga MCK (mandi, cuci, kakus) juga harus betul-betul kita perhatikan,” tutur Presiden seraya menambahkan, mengedukasi publik dengan Gerakan Hidup Sehat harus lebih digencarkan lagi  agar lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak menjadi sebuah lingkungan yang sehat.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S. Yembise, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Desa dan PDDT Eko Sandjojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (Hans)