Presiden: “Berikan Ruang Investasi Bagi Sektor Pariwisata”

Ina Parliament. Jakarta,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan investasi terutama untuk daerah yang sudah mulai diincar wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan pemerintah pusat siap untuk membantu.

“Saya rasa kemarin sudah kita sampaikan mengenai 10 Bali baru tapi yang akan kita fokus kerjakan memang baru Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Danau Toba di Sumatra Utara,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7).

Disadari oleh Presiden, untuk destinasi wisata memang baru fokus di daerah-daerah tersebut dan diharapkan nantinya target wisatawan di tahun 2019, Kementerian Pariwisata telah diberikan target, 20 juta turis harus datang ke Indonesia yang merupakan sebuah lompatan karena sebelumnya hanya mencapai 9 juta.

Berkaitan dengan inflasi, Presiden menyampaikan, hasil saat ini sudah baik, namun untuk tahun depan diharapkan akan semakin rendah. Dalam kesempatan itu, Presiden minta agar Kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang berhubungan dengan pasokan, terutama pangan, dilihat betul karena sering terjebak dengan rutinitas yang administratif, tanda-tangan kebijakan, namun lapangan tidak sering dipantau.

“Tolong lihat angka-angka inflasinya naik atau inflasi turun, problemnya apa, di pasokan atau di distribusi, atau karena infrastruktur yang jelek, semuanya harus tahu. Pasokan, kalau kurang misalnya beras, tahu berasnya kurang, cek Provinsi mana yang surplus misalnya Jawa Timur, telepon Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo,” ujar Presiden seraya mencontohkan untuk kekurangan yang lain dan jika perlu terbang ke provinsi yang surplus tersebut untuk memastikan.

Pun halnya, menurut Presiden, bagi para bupati atau wali kota berlaku hal yang sama seperti itu jika ingin rakyat menikmati harga yang terkendali. Jangan inflasi sudah tinggi, tambah Presiden, kepala daerah justru tidak mengerti dan malah duduk manis di kantor.

“Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya pertumbuhan ekonomi 5 tapi inflasinya 9, tekor 4% rakyat. Ini harus mengerti kita. Yang benar itu, pertumbuhan ekonomi misalnya 7 inflasinya 2 itu baru, pertumbuhan 6 inflasinya 1,5. Itu baru, dapat itu rakyat merasakan,” tegas Presiden.

Saat semua mengerti hal tersebut, lanjut Presiden, baik mengenai pertumbuhan dan menekan inflasi, maka akan dengan mudah menekan harga-harga bahan pangan yang masih di angka 4,47 karena masalah utamanya pasokan dan distribusi.(Hans)