Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16

Ina Parliament. Jakarta,

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan tiga poin Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 yakni pemberian tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi, dan pengaturan devisa hasil ekspor untuk Sumber Daya Alam (SDA).

“Sebenarnya ada dua yang tadinya enggak pernah kita sebut paket. Yang pertama adalah pada waktu relaksasi Cross borderperdagangan, itu kita enggak menyebutnya paket. Kemudian OSS, kita tidak menyebutnya paket karena dia lebih banyak merupakan operasional/pelaksanaan,” jelas Darmin awali penjelasan PKE ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). .

Lebih lanjut, Darmin menyampaikan, saat ini situasi ekonomi global tetap masih ada tekanan dan masyarakat melambat ya, serta prediksi pada tahun 2019 juga masih ada. “Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, normalisasi kebijakan moneter di negara maju, terutama Amerika Serikat juga masih akan berlanjut, yang sudah direspons juga oleh Bank Indonesia secara antisipatif kemarin,” tambah Darmin seraya berharap perang dagang antara Tiongkok dan Amerika yang sekarang merambat ke Jepang dapat sedikit mereda.

“Harga komoditas juga masih masih fluktuatif terutama untuk oil, BBM. Kemudian tentu saja itu semua masih akan diikuti oleh langkah-langkah normalisasi oleh kenaikan Fed Rate (Fed Fund Rate), kemudian kita juga masih melihat tekanan terhadap Capital flow juga masih akan ada,” ujar Menko Perekonomian.

Sementara untuk Indonesia, menurut Darmin, sudah mulai muncul analis internasional yang mengatakan bahwa Rupiah itu sudah terlalu murah, sehingga saatnya dibeli. Pernyataan itu keluar, sambung Darmin, dari analisis dua mingguan yang lalu dan mulai masuk dia modal jangka pendek, baik di pasar asing maupun di pasar saham.

“Sebenarnya sifatnya secara lebih formal untuk lebih pada tujuan jangka menengah-panjang tetapi ada di dalamnya unsur jangka pendek tadi untuk memperkuat confidence dari pemilik dana, supaya capital inflow itu masuk. Karena yang namanya transaksi berjalan itu bukan sesuatu yang dalam satu triwulan-dua triwulan selesai,” jelas Darmin seraya menambahkan bahwa defisit transaksi berjalan akan tidak mengalami masalah asalkan transaksi modal dan finansial berjalan baik sehingga bisa menutup defisit tersebut.

Pemerintah, lanjut Darmin, bukan hanya untuk menjawab transaksi berjalannya saja, tetapi juga harus merumuskan kebijakan untuk memberi confidence kepada pemilik dana sehingga mereka masuk, baik short term capital inflowmaupun foreign direct investment.(Harold)