Pemerintah Pikirkan Buat Lapas Khusus Napi Korupsi, Narkotika dan Terorisme di Pulau Terpencil

Ina Parliament Jakarta : Pemerintah sudah memikirkan dan merencanakan untuk membuat suatu lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk narapidana (napi) kasus korupsi, narkotika dan terorism dengan menggunakan pulau-pulau terpencil yang ada.

“Kita punya pulau kalau ngga salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Dengan ditempatkan di pulau terpencil, Menko Polhukam meyakini seorang napi, menurut Menko Polhukam, seorang napi tidak akan mudah mendapatkan cuti, dan tidak akan bisa ngelayap.  Oleh karena itu pemikiran ke sana ada, cuma tentunya masih perlu suatu rencana rancangan dukungan lain yang bisa mengarah ke sana.

Sementara ini, lanjut Menko Polhukam Wiranto, pemerintah sudah membangun lagi Lapas di Nusa Kambangan untuk menampung para pelaku tindak kriminal seperti koruptor, napi narkotika, dan terorisme. Namun, pemerintah juga mulai merencanakan bagaimana membangun Lapas-Lapas yang saat ini notabene-nya nyaris kegiatannya langsung berhubungan dengan publik.

Dijelaskan Menko Polhukam, jika Lapas-Lapas yang ada sekarang ini (tadinya) berada di pinggiran kota, karena pada saat pemerintah Belanda dulu menjajah Indonesia, Lapas ini diletakkan tidak jauh dari kota, di pinggiran kota, apakah di Cipinang, di Sukamiskin, di Bali, di Makassar, dan di Manado.

Tapi karena perkembangan kota, Lapas itu sekarang menjadi di tengah-tengah kota, dan akhirnya Lapas itu sangat dekat dengan aktifitas publik. “Maka terjadi sepeti sekarang ini, banyak yang bolos keluar, lalu ada transaksi narkotika, cuma dari lempar-lemparan lewat tembok aja bisa,” ujarnya.

“Tapi kalau di pulau-pulau kecil di sana, mau berenang ke sana, kan pasti gak bisa. Oleh karena itu kembali lagi tadi, karena lapas-lapas kita sudah over kapasitas, pemikiran ke sana sudah kita lakukan, sudah kita rapatkan, tentu tinggal menunggu proses selanjutnya,” sambung Wiranto. (Humas)