Pemerintah Harus Realistis Tetapkan Target Lifting Minyak

Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai target lifting minyak 1 juta barel perhari (bph) di tahun 2030 sangat ambisius. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah menghitung ulang rencana tersebut. Jangan sampai rencana tersebut hanya bagus di atas kertas tapi sulit diwujudkan. Sebab bila upaya ini tidak terwujud, defisit transaksi berjalan sektor migas akan tetap bengkak.

“Pada tahun 2019 defisit perdagangan migas Indonesia sebesar 9.4 miliar dolar AS, yang terutama didominasi oleh minyak hasil olahan atau BBM sebesar 11.7 miliar dolar AS. Sayangnya, sampai hari ini beberapa indikator terkait lifting minyak tersebut masih memperlihatkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan," ungkap Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (14/1/2021).

Pihaknya mengingatkan target lifting minyak dalam APBN dari tahun ke tahun terus melorot. Tahun 2019 target lifting minyak ditetapkan sebesar 775 bph. Lalu turun menjadi 755 bph pada tahun 2020. Kemudian kembali turun pada tahun 2021 menjadi 705 bph. Sementara realisasinya, setiap tahun tidak mencapai target APBN secara 100 persen.  Sehingga Ia menilai target lifting minyak sebesar 1 juta bph pada tahun 2030 merupakan target yang cukup ambisius.

"Dari segi investasi, kinerja pemerintah di sektor migas juga serupa. Laporan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tentang nilai investasi Migas tahun 2020 memperlihatkan terjadinya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya," tambah politisi dari Fraksi PKS ini.

Ia berpendapat, untuk merealisasikan target lifting minyak tersebut pemerintah harus mengelola semua blok migas secara optimal. Salah satunya Blok Rokan yang akan dialih kelola dari Chevron ke Pertamina, Agustus 2021 ini. Mengingat Blok Rokan merupakan ladang eksploitasi Migas terbesar kedua setelah Blok Cepu.

Diharapkan blok ini mampu berkontribusi besar dalam realisasi target lifting minyak 1 juta bph.  Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan investasi di Blok Rokan ini. Jika tidak maka resiko bagi turunnya lifting minyak di blok ini adalah suatu keniscayaan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi target lifting minyak secara nasional.

Hal lain yang menurut Mulyanto juga perlu dibenahi pemerintah dalam merealisasikan target lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030 adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam urusan hulu migas. Karena kelembagaan hulu migas yang ada, yakni SKK Migas bersifat sementara, yakni hanya berupa satuan kerja di bawah Kementerian ESDM. Sehingga perlu revisi Undang-undang Migas untuk mengakomodasi keputusan MK yang membatalkan Badan Pelaksana Hulu Migas.

“Perlu kelembagaan hulu migas yang kuat dan efektif dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan hulu migas nasional. Tidak cukup lembaga sementara seperti SKK Migas, yang tidak memiliki otoritas bagi pengusahaan hulu migas untuk dapat mewujudkan target ambisius lifting minyak 1 juta bph pada tahun 2030,"Pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebutkan sepanjang tahun 2020 realisasi investasi sektor ESDM hanya mencapai angka 24,4 miliar dolar AS. Padahal tahun 2019 lalu realisasi investasi ini mencapai 33,2 miliar dolar AS atau anjlok sebesar 26,5 persen year on year (yoy). Dengan demikian, bisa dikatakan kinerja investasi migas tahun 2020 merupakan capaian terburuk dalam 10 tahun terakhir. Padahal untuk mencapai target lifting minyak 1 juta bph memerlukan giant discovery melalui eksplorasi yang massif dengan giant investment. (Humas).