Pemerintah Fokuskan Pelabuhan Patimban Untuk Ekspor Produk Otomotif

Ina Parliament. Indramayu,

Pelabuhan Patimban yang akan segera dibangun di Kabupaten Subang akan difokuskan untuk mengirim produk otomotif serta produk-produk industri dari Karawang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kegiatan Site Visit Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, Minggu (20/5) di Indramayu.

“Pelabuhan Patimban memiliki kegiatan strategis khususnya pada tahap awal ekspor produk otomotif nasional keluar negeri. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Patimban ini berada di sebelah timur Karawang sehingga produk-produk dari industri itu tidak perlu sampai Pelabuhan Tanjung Priok tapi ke Pelabuhan Patimban,” ujar Menhub.

Pembangunan pelabuhan ini juga ditujukan untuk mengefisienkan biaya ekspor serta menyelesaikan kemacetan di Jakarta. “Pemerintah berharap dengan beroperasinya pelabuhan ini nantinya dapat mengefisienkan biaya untuk ekspor dan juga menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Karena selama ini yang dari Jawa dan Cibitung menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok itu sangat lama dan mengakibatkan kemacetan di Jakarta,” jelas Menhub Budi.

Progres pembangunan Pelabuhan Patimban sampai saat ini mencapai tahap pemilihan kontraktor dan akan segera memulai pembangunan konstruksi. Pembangunan akan dilaksanakan secara tiga tahap, dan diharapkan akan dapat melayani ekspor mencapai 7.5 juta TEUs pada tahun 2027.

“Pelabuhan ini dibangun bertahap, pertama adalah tahun depan, setelah itu kurang lebih tahun 2023, dan terakhir tahun 2027. Pada saat tahun 2027 Patimban sudah dalam kapasitas 7.5 juta TEUs seperti Pelabuhan Tanjung Priok sekarang,” tambah Menhub.

Dalam pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional ini Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam pendanaannya. Dengan kerja sama ini, Menteri Perhubungan berharap agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang selama 60 tahun ini tidak hanya memberikan ikatan persahabatan namun juga dapat meningkatkan perekonomian masing-masing negara.

“Pemerintah Jepang memberikan loan, soft loan jangka panjang 40 tahun. Dan memang kerja sama ini adalah kerja sama yang strategis karena ini menandai hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang itu 60 tahun. Harapannya kerja sama ini tidak hanya memberikan ikatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang tetapi juga meningkatkan perekonomian kita,” tutup Menhub Budi.

Dalam kunjungannya, Menteri Perhubungan turut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo. (Hans)