Bantuan Non Tunai Diperluas
Ina Parliament. Jakarta,
Pemerintah Indonesia terus memperluas penyaluran program bantuan sosial
non tunai kepada masyarakat . Perluasan ini sejalan dengan fokus pemerintah
untuk mendorong upaya perluasan keuangan inklusif. Hal ini disampaikan Menteri
Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani
saat menerima kunjungan Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima dari Belanda di kantor
Kemenko PMK, Jakarta, belum lama ini. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas
keuangan inklusif dan perkembangan implementasi program bantuan sosial non
tunai pemerintah. Sebelumnya, Ratu Maxima juga pernah melakukan kunjungan ke
Kantor Kemenko PMK pada September 2016.
“Sejak kedatangan yang pertama dan hari ini,
ternyata sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan
dengan keuangan inklusif. Salah satu contohnya adalah pemberian Kartu Indonesia
Pintar yang tadinya belum ada, sekarang jadi 19,7 juta. PKH yang tadinya 2,4
juta sekarang jadi 10 juta, dan semuanya non tunai, itu yang beliau apresiasi”,
ujar Menko PMK.
Sebagaimana diketahui, perluasan bantuan sosial
non tunai saat ini telah meliputi 19,7 juta siswa penerima Kartu Indonesia
Pintar (KIP); 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan; dan
1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perluasan
ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dimana Menko PMK menjadi Ketua Tim Pengendali
dengan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga terkait, termasuk Gubernur BI
dan Ketua OJK.
Siswa penerima KIP, setiap tahunnya akan
menerima bantuan sebesar Rp. 450 ribu (SD), Rp. 750 ribu (SMP), dan Rp 1 juta
(SMA). Sementara penerima PKH akan memperoleh uang tunai sebesar Rp. 1,89 juta
setiap tahunnya. Sedangkan penerima manfaat BPNT akan menerima bantuan sebesar
Rp 110 ribu per bulan dalam bentuk non tunai yang dapat ditukar dengan beras
dan telur melalui e-warong (elektronik warung goyong royong).
“Penerima Bantuan Pangan Non Tunai bisa
mengambil beras dan telur di semua e-warung yang terkoneksi dengan bank
pemerintah”, tambah Menko PMK. Ke depan, pemerintah akan menyiapkan 47 ribu
e-warong yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membeli beras dan telur.
Terkait rencana ini, Menko PMK tengah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi
dan Informatika.
Disampaikan Menko PMK, Ratu Maxima juga
memberikan apresiasi kepada program keuangan inklusif dari pemerintah Indonesia
yang meningkat 3 kali lipat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ratu
Maxima juga berharap keuangan inklusif di Indonesia lebih besar dan lebih
sederhana dari sekarang yang sudah dilakukan.
“Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusif
yang ada di Indonesia. Dan berharap ke depannya itu, Indonesia sebagai negara
yang sangat besar, bisa melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan
terprogram, terdapat nama dan alamat yang aksesnya jelas, kemudian bisa
diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik”, tambah Menko PMK.(Hans)