Menteri PPN: “Kemiskinan Harus Bisa Dikeluarkan”

Ina Parliament. Jakarta,

Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, fokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 itu bersifat menyeluruh.

“Jadi, pertama dari standar hidupnya. Jadi dipastikan soal kemiskinan itu harus bisa dikeluarkan, kemudian layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar air minum, sanitasi,” kata Bambang kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Negara, Selasa (7/8) siang.

Kemudian, pada tahapan pendidikan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, fokusnya salah satunya adalah sekarang mau diberikan perhatian lebih kepada vokasi. Namun ia mengingatkan, vokasi ini tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau di Pendidikan Tinggi tapi juga terkait dengan sektor-sektor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menunjuk misalnya sekarang prioritas di pariwisata, yakni perlu mendatangkan turis  lebih banyak, maka vokasi pariwisata diperkuat. Lebih lanjut, Kepala Bappenas mencontohkan bahwa jika ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat. “Jadi cara kita mau memfokuskan SDM itu seperti itu ya. Jadi peningkatan kualitas dari sejak standar hidupnya sampai kepada kemampuan dia untuk masuk pasar kerja,” kata Bambang.

Kalau targetnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bambang menjelaskan, kemiskinan tahun depan masih menggunakan range 8,5 sampai 9,5. “Kita tetap pada range, gitu. Karena target kita mudah-mudahan tahun depan bisa di bawah 9,5,” ujar Bambang.

Karena itu, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, pemerintah menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan bisa menjangkau 10 juta jiwa, namun dengan penambahan anggaran yang lebih baik dibanding tahun lalu.

“Tetap, 10 juta tetap  tapi jumlah yang diterima oleh keluarga itu meningkat. Tadinya hanya 9% dari total pengeluaran mereka, mulai 2019 menjadi 16%. Jadi secara rupiah ya  16%. Jadi pendekatan non flat itu. Jadi kalau dia punya anak sekolah, punya orang tua usia lanjut itu berarti akan meningkat,” jelas Bambang.

Selain itu, bantuan pangan non tunai (PNT) yang merupakan pengalihan total dari beras sejahtera (Rastra) tahun depan. Ditargetkan menjangkau 15,6 juta penerima. Adapun kalau kartu sehat ditargetkan menjangkau 107 juta, sesuai target RPJM. Itu mencangkup 40% keluarga dengan income terendah.

Anggaran Rp100 Triliun

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengemukakan, untuk tahun 2019 nanti pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun lebih untuk pengembangan sumber daya manusa (SDM). Anggaran tersebut selain tersedia di Kemendikbud juga ada di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan Kemendikbud sendiri, menurut Muhadjir, hanya Rp36 triliun untuk tahun depan. “Bedanya Kemendikbud tahun ini kurang. Tahun lalu Rp40,1 triliun sekarang tinggal Rp36 triliun,” kata Muhadjir seraya menambahkan, anggaran tersebut, jelas Mendikbud, akan lebih difokuskan untuk proyek-proyek fisik. (Ling)