Menteri ATR/Kepala BPN Utarakan Tiga Solusi Penyelesaian Penataan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur

Ina Parliament Jakarta  Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) memiliki beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis untuk diselesaikan. Sebagai upaya penyelesaiannya, pemerintah melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur terus melakukan penajaman inovasi dan kolaborasi. Tujuannya, guna membentuk enabling environment dan mencari solution gateway dalam menyelesaikan isu-isu strategis Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Sebagai informasi, yang termasuk ke dalam isu strategis di antaranya isu banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi; isu permukiman kumuh; isu pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara; isu mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu; serta isu penyediaan air baku dan air minum. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua TKPR Jabodetabek-Punjur mengungkapkan tiga permasalahan mendasar atas yang berhubungan dengan isu strategis tersebut. Pertama, tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih; kedua, terdapat keterbatasan sumber pendanaan di tingkat pusat dan daerah; kemudian terakhir, investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

"Kita harapkan ke depan, terutama Pemda dapat mampu menyusun investasi dan intervensinya secara lebih selaras dalam kerangka satu-kesatuan regional Jabodetabek-Punjur, baik secara vertikal dengan pemerintah pusat, maupun secara horizontal dengan Pemda lainnya di Jabodetabek-Punjur," ujar Hadi Tjahjanto saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur yang digelar di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (07/12/2022). 

Atas ketiga permasalahan fundamental tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sedikitnya tiga solusi strategis yang harus dilakukan secara sinergi untuk menuntaskan permasalahan di Jabodetabek-Punjur. Menurutnya, dibutuhkan suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai wadah kolaborasi. "TKPR Jabodetabek-Punjur telah menyusun beberapa quick win untuk tiap-tiap isu strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana aksi yang holistik," sebut Hadi Tjahjanto.

Beberapa quick win TKPR Jabodetabek-Punjur antara lain dalam penanganan sampah difokuskan di Kali Dadap, pengembangan platform Produkramah hasil produksi Bank Sampah, dan pengembangan tempat pembuangan akhir regional RDF. Sementara itu, untuk kemacetan diajukan quick win berupa congestion impact fee. Selanjutnya, yang tak kalah penting, yaitu penanganan banjir dengan beberapa quick wins seperti pengembangan small dry dam series, protokol pengelolaan SDEW secara holistik, dan jaminan pelaksanaan zero delta Q policy. Hal lainnya adalah pengembangan terintegrasi Muara Gembong untuk pembenahan daerah pesisir, mitigasi rekahan di Kawasan Puncak untuk memitigasi kawasan hulu, serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan penataan Kampung Lio, Depok.

Solusi berikutnya yang diutarakan Menteri ATR/Kepala BPN adalah TKPR Jabodetabek-Punjur membutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan. "Kita tahu bahwa kita memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Oleh sebabnya, kita memerlukan pembiayaan kreatif dan alternatif. Baik itu melalui skema PPP (Public- Private Partnership, red), pinjaman, hibah, maupun skema-skema pembiayaan lainnya," lanjut Hadi Tjahjanto.

Solusi lain yang disampaikan Hadi Tjahjanto, yaitu TKPR Jabodetabek-Punjur membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. Karena menurutnya, tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas tersendiri. "Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," ajak Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa selaku Ketua Tim Pelaksana berharap melalui diskusi yang dilakukan kali ini dapat diformulasikan untuk kemudian menyinkronkan program pembangunan di wilayah tiga provinsi dan beberapa kabupaten/kota ke dalam konvergensi program serta kegiatan pembangunan perkotaan di wilayah Jabodetabek-Punjur. "Tentu jajaran Kementerian ATR/BPN bersama Teman-teman Pimpinan Tinggi Madya yang hadir berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyinergikan program-program yang telah kita identifikasi melalui quick wins atas tujuh isu strategis nanti," ucap Gabriel Triwibawa.

Pada akhir pertemuan ini, dilakukan penyerahan Laporan Eksekutif yang diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang mewakili Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang mewakili Menteri Perhubungan; Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Pj. Gubernur DKI Jakarta; Wali Kota Tangerang Selatan; dan Plt. Wali Kota Bekasi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi terarah yang dimoderatori oleh Direktur PMO TKPR Jabodetabek-Punjur, Wisnubroto Sarosa. Hadir sebagai peserta diskusi, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan isu strategis kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur; serta kepala daerah di lingkup Kawasan Jabodetabek-Punjur meliputi seluruh Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta empat kecamatan di Kabupaten Cianjur dan sebagian wilayah Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang). (Humas)