Menteri ATR/Kepala BPN Fasilitasi Proyek Prioritas Usulan Daerah di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur

Ina Parliament Jakarta  Seiring berlangsungnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kegiatan fasilitasi sinkronisasi program dan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk diusulkan menjadi prioritas dalam RKP Tahun 2023. 

Kegiatan tersebut dalam rangka percepatan penyelesaian isu strategis penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur (Jabodetabek-Punjur) tahun anggaran 2023. Artinya, perlu ada terobosan kepada pemerintah daerah di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk dapat mengajukan proyek strategis di daerah masing-masing, agar dapat direkomendasikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

“Guna memastikan upaya-upaya penyelesaian isu strategis tersebut, diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan sinkronisasi program serta penganggaran yang akan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Ketua TKPR (Tim Koordinasi Penataan Ruang, red) Jabodetabek-Punjur,” jelas Sofyan A. Djalil dalam Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun isu-isu strategis yang dimaksud antara lain mempercepat penyelesaian banjir; ketersediaan air baku dan penyediaan air minum; sanitasi dan persampahan; permasalahan pesisir dan penataan Pantai Utara; transportasi; penataan lingkungan; serta penataan kawasan. Sinkronisasi program dan anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sinergi penyelesaian isu strategis penataan ruang.

Wisnubroto Sarosa selaku Direktur Project Management Office (PMO) TKPR Jabodetabek-Punjur melihat bahwa pemerintah daerah perlu suatu wadah untuk menyampaikan prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Terutama yang terkait dengan isu-isu penataan ruang di Jabodetabek-Punjur. "Sehingga dengan adanya fasilitasi ini akan mempercepat proses penanganan isu tersebut," ujar Wisnubroto Sarosa.

Sebagai informasi, Menteri ATR/Kepala BPN telah mengirimkan surat fasilitasi sinkronisasi kepada tiga gubernur yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Selain itu, surat fasilitasi sinkronisasi juga dikirim ke delapan bupati dan wali kota, yakni kepada Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Bupati Tangerang, dan Bupati Cianjur. 

Harapannya, ada tindak lanjut dari masing-masing kepala daerah, dengan mengirimkan surat berisi usulan proyek kepada Kementerian ATR/BPN sampai tanggal 22 April 2022. (Humas)