Komisi VII Minta Presiden Tegur Dua Menteri terkait Pembentukan BRIN

Ina Parliament Jakarta  Komisi VII DPR RI meminta Presiden memberi teguran pada dua Menterinya, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) agar kooperatif dengan DPR dalam menuntaskan proses pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Komisi VII DPR RI melalui Pimpinan DPR RI meminta Presiden untuk menegur Menpan-RB dan Menkumham untuk bersikap kooperatif dengan pemangku kepentingan lain (DPR RI, red) dalam menuntaskan kelembagaan BRIN," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang PS. Brodjonegoro di Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Sebelumnya, seluruh pimpinan dan anggota Komisi VII DPR menyatakan sikapnya untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Perpres tentang kelembagaan BRIN. Anggota Komisi VII DPR RI, Ribka Tjiptaning misalnya, ia sangat menyesalkan belum dikeluarkannya Perpres tersebut. Menurutnya, sebuah negara akan maju jika riset atau litbangnya betul-betul didukung, baik secara hukum ataupun anggaran. Bahkan, ia berkelakar jangan sampai litbang menjadi singkatan dari sulit berkembang.

"Karena kalau tadi saya dengar, satu tahun organisasinya. Tapi Perpresnya tidak ada, tapi Pak Presiden yang membentuk. Jadi kalau itu istilahnya orang Jawa, dilepas kepala pegang buntut. Jadi gimana mau penelitian-penelitian, kalau akhirnya pun yang sayapnya mau berkembang tidak bisa. Pimpinan ini harus kita dukung penuh kalau memang Indonesia mau maju" ujar Ning, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Menristek/BRIN mengungkapkan bahwa rabu ini, tepat satu tahun BRIN menjalankan tugas dan fungsi tanpa dilandasi oleh Perpres yang mengatur mengenai organisasi, secara lengkap dan utuh. Sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi BRIN saat ini hanya berpedoman pada Perpres nomor 50 tahun 2020.
 

"BRIN berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif efisien dan akuntabel dan optimal," ujar Bambang.

Bahkan, kondisi ketiadaan dasar hukum berupa Perpres BRIN juga berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristek, mengingat Kemenristek merupakan kelembagaan yang dibentuk menjadi satu kesatuan dengan BRIN. Keberadaan dan kejelasan dasar hukum pengaturan mengenai BRIN sangat strategis dan penting dalam rangka memenuhi mandat konstitusi. Untuk itu perlu ada kejelasan. (Humas)