Ina Parliament Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Muslim mengapresiasi kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp5 triliun untuk memberikan akses listrik di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Alokasi tersebut di antaranya adalah untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat sebesar Rp0,22 triliun, fungsi transmisi dan gardu induk sebesar Rp2,56 triliun, dan fungsi distribusi dan Listrik Pedesaan (Lisdes) sebesar Rp2,22 triliun.
"Artinya kalau kita lihat di sini dari mulai di Tolikara, kemudian juga di Karimun Jaya kemudian hampir di daerah 3T ini sebenarnya kalau kita lihat ini mereka belum merdeka sebenarnya, Pak. Artinya kalau lihat PMN Rp5 triliun ini saya sepakat kalau diarahkan kepada daerah-daerah 3T," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pembahasan PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut, Muslim berharap persoalan belum meratanya akses listrik di daerah 3T meski tidak bisa 100 persen diselesaikan pada 2023, namun setidaknya terus ada progres perbaikan. "Kalaupun tidak bisa selesai 100 persen kan paling nggak bisa selesai 60 persen," imbuh politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Selain daerah 3T, Legislator Dapil Aceh II ini juga mengingatkan masih adanya daerah-daerah lain yang juga mengalami kesulitan mendapatkan akses listrik, misalnya pada daerah-daerah transmigrasi. Untuk itu pihaknya berharap program-program PLN dapat menjadi solusi terhadap desa-desa yang selama ini belum teraliri listrik.
"Ada beberapa daerah yang kita temukan, ini yang sampai sekarang belum menyentuh, misalnya ada daerah tertentu, ada juga dusun, itu banyak sekali yang menurut laporan ke kami belum mendapatkan aliran listrik, dan mereka sudah ajukan 3 atau 4 tahun lalu, tapi belum direalisasikan oleh PLN," jelasnya.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai program-program PLN sudah berjalan dengan baik. Pihaknya pun mengatakan akan mendukung permohonan PMN tahun 2023 yang diajukan PLN sebesar Rp10 triliun. "Saya rasa ini program yang baik pak, dan untuk itu saya juga sudah mendengar permohonan bapak untuk (PMN) tahun 2023 sebesar Rp10 triliun, tentu kami akan memberikan dukungan politik penuh, dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa menikmati listrik," ujarnya.
Diketahui, PMN yang diterima PLN digunakan untuk meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN. Di tahun 2021, RDB PLM sudah mencapai 90,78 persen dan dengan hadirnya PMN, RDB PLN meningkat menjadi 90,97 persen pada Oktober 2022 dan akan terus meningkat menjadi 93,83 persen di tahun 2023. (Humas)