“Ya kita akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) supaya sesegera mungkin mereka melibatkan diri dalam fungsi pelayanan publik ini, karena BPN sangat bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Junimart di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021).

Selain itu, lanjut Junimart, hadirnya BPN nanti di Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menghindari praktik penyimpangan urusan pertanahan yang kini sedang marak kasus mafia tanah di Indonesia. “Sebagaimana kita tau sekarang (banyak) mafia tanah yang beredar di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan tentang pertanahan sebaiknya BPN sesegera mungkin bergabung dengan MPP. Karena kalau BPN bergabung maka masyarakat juga semakin bisa terlayani,” tuturnya.

Di sisi lain, legislator dapil Sumut III ini juga mengapresiasi segala bentuk pelayanan terpadu dan aplikasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya yaitu Aplikasi Vaksinasi Kota Tangerang (Avatar) yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh vaksin Covid-19. Aplikasi tersebut membuat proses pendaftaran vaksin maupun pendataan lebih praktis cukup menggunakan smartphone.

Menurut Junimart, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam pelayanan publik yang sudah berbasis daring seperti aplikasi Avatar tersebut bisa menjadi inspirasi maupun contoh oleh kota dan kabupaten lain di Indonesia. “Saya tertarik dengan istilah Avatar tadi, bisa menjadi inspirasi supaya daerah lain atau kota lain minimal mengikuti pola yang dilakukan dari Kota Tangerang, bukan menyamai,” tutup Junimart. (Humas)