Ketua DPR Apresiasi Perbaikan Kinerja KPK

Ina Parliament. Jakarta,

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi perbaikan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hubungan dengan DPR juga kini menunjukkan perbaikan yang signifikan, kian harmonis setelah sebelumnya sempat memanas.

Usai menghadiri acara peluncuran laporan tahunan KPK 2017 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/3), Bamsoet mengakui ada yang perlu diapresiasi dari perbaikan di internal KPK saat ini. DPR juga banyak memberi masukan kepada KPK agar tetap mampu bekerja optimal memberantas korupsi.

“Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KPK yang telah memulai laporan tahunan. Kami juga memberi banyak masukan dan kritik membangun. KPK harus mempertahankannya ke depan. Kinerja KPK sudah baik dan kita harapkan lebih baik lagi dalam memberantas korupsi,” nilai Bamsoet didampingi Ketua KPK Agus Raharjo kepada pers.

Acara laporan tahunan yang digelar KPK ini mengundang semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain DPR, ada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua MK Arief Hidayat, Kabareskrim Polri Ari Dono Sukmanto, dan lain-lain. Ditambahkan Bamsoet, acara yang digelar KPK ini sekaligus memperbaiki hubungan kelembagaan antara DPR dan KPK. Walau begitu, Bamsoet mengakui waktunya untuk memperbaiki hubungan dengan KPK tidak terlalu banyak di sisa jabatannya ini.

“Kita perbaiki hubungan dengan KPK dengan mempercepat penyelesaian hak angket. Syukur alhamdulillah soft ending. Kita sudah berikan masukan yang baik bagi KPK. Tentu ini harus kita pertahankan. Pemberatasn korupsi tidak saja dilakukan oleh KPL, tapi oleh semua stakeholder. Kita harus bergandengan tangan menuju Indonesia bebas korupsi,” seru Bamsoet. 

‘KPK Mendengar’

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi program KPK) yang bertajuk ‘KPK Mendengar’ dengan mendatangkan tokoh masyarakat sebagai narasumber, guna memberi masukan kepada lembaga anti rasuah itu. “Program KPK Mendengar cukup baik. Ini bagian dari upaya KPK untuk mensosialisasikan gerakan anti korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional,” kata pria yang akrab disapa Habib itu dalam berita rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (13/3).

Habib menyampaikan, sejauh ini kinerja KPK sudah baik, namun ada beberapa catatan, diantaranya mengenai cara penanganan korupsi. KPK, jelasnya, dalam menangani suatu kasus telah menyebabkan adanya implikasi berupa ketakutan kepada pelaksana program pembangunan. “Adanya ketakutan pelaksana program ini berdampak pada minimnya serapan anggaran pembangunan pemerintah,” kata legislator Fraksi PKS itu.

Ia mengatakan, penanganan korupsi seharusnya jangan sampai menggangu program pembangunan negara. Oleh karenanya, KPK perlu memikirkan agar para PNS atau pejabat terkait tidak takut melaksanakan proyek pembangunan karena cara-cara penanganan korupsi yang tidak tepat. “Jangan sampai tidak ada lagi PNS yang mau jadi Pimpro. Bagaimana PNS berani menjabat menjadi Pimpro, kalau mereka belum apa-apa ketakutan ditangkap,” ujarnya.

Habib menambahkan, saat ini juga perlu ada perbaikan internal KPK. Ia mendengar level honorarium pegawai KPK sangat tinggi dan menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Menurutnya, pendapatan tinggi harus berbanding lurus dengan pencegahan. “Harus ada alat ukur jelas antara salary yang diterima dengan output pencegahannya,” tuturnya.

Habib mengaku dirinya juga mendengar ada banyak jabatan yang lowong di KPK. Bahkan Direktur Pengawasan Internal sepengetahuannya sudah tiga tahun kosong, padahal hal ini sangat diperlukan untuk internal control, utamanya untuk menjamin pelaksanaan tugas telah sesuai dengan SOP.“Saya sarankan, posisi-posisi kosong di KPK ini segera diisi agar performa KPK semakin bagus,” pungkasnya. (Ling)