Kementerian ATR/BPN Menerima Penghargaan sebagai Instansi Responsif pada Peringatan Hari HAM ke-74

Ina Parliament Jakarta  Setiap tanggal 10 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas hari disahkannya deklarasi universal HAM oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Untuk itu, pemerintah mengadakan acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju. Acara ini diselenggarakan di Hotel Sultan & Residence Jakarta, pada Senin (12/12/2022).

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin, peringatan Hari HAM sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam memperingati dan memajukan HAM secara universal. “Hak asasi manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi HAM berarti menjunjung tinggi peradaban,” tutur Ma’ruf Amin.

Pada rangkaian acara tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan kepada unit utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkontribusi dalam pemajuan HAM tahun 2022. Ma’ruf Amin yang memberikan langsung penghargaan itu menyampaikan selamat dan mengapresiasi kepada penerima penghargaan.

“Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM. Pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM dan instansi responsif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” ucap Ma’ruf Amin.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu penerima penghargaan untuk instansi yang responsif terhadap rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM. 

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang menerima langsung penghargaan, dengan diraihnya penghargaan tersebut, Kementerian ATR/BPN harus menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan tugas ke depannya. “Terima kasih atas penghargaan ini, tentunya penghargaan ini juga kita jadikan agar Kementerian ATR/BPN lebih responsif untuk melayani masyarakat,” ujar Hadi Tjahjanto.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly melaporkan bahwa dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya dalam upaya menegakkan HAM, pada 9 november 2022 Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional. Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).

“Kita patut berbangga namun tidak lupa bahwa upaya menegakkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM) merupakan suatu proses yang harus terus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia. Saat ini generasi RANHAM kelima, berfokus kepada perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan masyarakat adat,” jelas Yasonna Hamonangan Laoly. (Humas)