Ina Parliament Jakarta : Menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan kalangan perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir agar mengajak mahasiswa berdialog terhadap hal-hal yang dipersoalkan mereka. “Iya, diajak dialog yang baik. Saya lakukan, mudah-mudahan ini lancar,” kata M. Nasir menjawab wartawan usai diterima oleh Presiden Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/9) siang. Untuk itu, lanjut Menristekdikti, pada minggu-minggu ini dirinya akan terjun langsung ke kampus-kampus untuk berdialog dengan para mahasiswa. “Ya,kami akan aktif datang. Besok itu saya akan datang ke Semarang. Saya besok dengan seluruh mahasiswa yang ada di Semarang. Saya akan sampaikan juga. Besok jam 09.00 WIB, Sorenya saya harus ke Madiun. Sabtunya saya harus ke Pondok Pesantren,” ungkap M. Nasir. Dalam pertemuan dengan kalangan perguruan tinggi itu, Menristekdikti akan menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi. “Kami akan jelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang mereka tidak setuju apa yang diinginka, sampaikan apa yang diinginkan. Nanti akan kami sampaikan kepada Presiden,” jelas M. Nasir. Menurut Menristekdikti, Presiden juga berpesan jangan sampai kita menggerakan, sesuatu yang tidak diinginkan oleh keamanan. Jangan sampai terjadi, mengacaukan keamanan. “Kita harus dorong. Presiden sangat terbuka dalam hal ini. Tidak pernah kita, dengan Presiden, tidak dipenuhi dengan baik,” kata M. Nasir. Tanggung Jawab Rektor Mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu, Menristekdikti M. Nasir mengimbau para rektor agar memberi tahu mahasiswa, jangan sampai turun ke jalan. Menristekdikti mendorong dilakukannya dialog. Kita masih ada waktu kan, dialognya. Jadi jangan sampai menggerakan. Yang membuat kekacauan. Itu nggak boleh. Kekacauan nanti urusannya keamanan, urusannya nanti bagian POLRI dan TNI lah. Nah, itu bukan bagian kami. Kami hanya mengimbau,” tegas Menristekdikti. Diingatkan Menristekdikti, bahwa para civitas akademika adalah insan akademik, intelektual. Orang-orang terpandang pendidikannya. “Kalau mereka tahu orang terpandang pendidikannya itu ikut turun ke jalan sehingga tidak bisa terkontrol, apa bedanya nanti dengan tidak terdidik? Nah, ini penting,” ucap Menristekdikti menekankan. Kalau sampai ada mahasiswa yang digerakkan untuk melakukan aksi turun ke jalan, Menristekdikti akan memberi sanksi bagi para rektor perguruan tinggi. Bukan dosen yang akan dikenakan sanksi. Sementara dosennya, nanti rektor (yang memberi sanksi, red). Nanti kalau dia tidak menindak, rektornya akan ditindak. Makanya, lanjut Menristekdikti, dirinya akan memonitor terus, perkembangan ini. Namun ia berjanji akan melakukan pendekatan persuasif terhada para mahasiswa. “Oleh karena itu, saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah dengan baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik. Yang bisa berkualitas, yang memiliki daya saing,” tutur Menristekdikti. (Humas)