Investasi RRT Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ina Parliament. Jakarta,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berharap masifnya investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, mampu tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan Pemerintah RRT untuk menyerap tenaga kerja lokal, karena bagaimanapun penciptaan lapangan kerja turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

“Kami titip pesan, masuknya investasi Tiongkok cukup besar di Indonesia, dengan catatan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menggerus tenaga kerja lokal. Kami tidak menginginkan investasi yang dimaksud baik, justru mendapatkan reaksi yang tajam dari masyarakat, hanya karena tidak meratanya pembagian pekerjaan yang sejatinya bisa dilakukan tenaga kerja lokal,” papar Satya usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Satya mengingatkan agar bebas visa kunjungan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah wisatawan Tiongkok, tidak disalahgunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. “Mereka datang ke Indonesia dengan bebas visa tidak ada negatifnya, kecuali apabila mereka datang ke Indonesia lantas mengurangi kesempatan kerja yang sejatinya bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal, itu harus diatur pemerintah secara baik,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja perlu bersinergi dengan sektor teknis terkait, dalam menyeleksi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya di sektor migas, aturan teknis tenaga kerja asing diatur oleh Kemenaker dan SKK Migas, sehingga penyerapan TKA diatur secara ketat. “Kita berharap, industri yang lain juga menggunakan pola yang sama, sehingga pola seleksinya betul-betul berdasarkan keahlian dan skill,” jelas Anggota F-Golkar ini.

Satya menambahkan, Indonesia juga mendukung kebijakan One Belt One Road (OBOR) atau jalur sutera modern Pemerintah RRT. Jalur Sutera modern ini mencakup lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia untuk mewujudkan konektivitas antara Tiongkok dengan daratan ASEAN. Dengan saling terkoneksi, maka dapat mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia mendukung kebijakan One Belt One Road karena program yang dicanangkan ini melibatkan 60 negara yang terkoneksi dan mempengaruhi 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 75 persen sumber daya energi dunia,” tuturnya.

“Terakhir kita ingin pemerintah RRT bertanggung jawab terhadap realisasi 10 ribu MW yang ditenggarai mangkrak. Kita titip pesan kepada Dubes supaya disampaikan kepada investor yang mengerjakan proyek tersebut agar segera diselesaikan,” imbuh Satya. (Q1Q1)