BUMN Pangan Mesti Punya Target Waktu Bendung Derasnya Importasi Pangan

Ina Parliament Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Indonesia masih belum fokus mengoptimalkan kekuatan sumber daya yang dimiliki. Hal itu dibuktikan dengan masih dilakukannya importasi komoditas pangan pokok yang notabene merupakan persoalan yang seringkali berulang.

"Kita selama ini menganggap besarnya penduduk kita menjadi salah satu kekuatan bangsa. Namun dengan tidak teroptimalisasi Sumber Daya Alam yang dimiliki untuk dikelola secara efektif dan efisien, akhirnya negara kita hanya sebagai obyek pasar semata," kritis Akmal dalam siaran persnya, Kamis (20/5/2021).

Politisi Fraksi PKS ini sangat menyesalkan importasi segala komoditas pangan di kuartal I-2021, mulai dari garam, gula, kedelai, jagung, bawang putih, ikan hingga beras merupakan bukti negara ini hanya sebagai obyek pasar semata. Padahal segala sumber alamnya, sangat mumpuni menyediakan semua komoditas ini akan tetapi teknologi dan pengelolaan secara efektif dan efisien masih belum mampu ditemukan.

Akmal mencontohkan, berkaitan dengan garam atau gula, untuk keperluan industri, kualitas produk yang dihasilkan secara kebutuhan jumlah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Padahal, lanjutnya, bentangan pantai negara Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ini bukti, alam Indonesia ini telah menyediakan apa yang dibutuhkan, tapi kita tidak mampu mengelolanya merubah yang disediakan alam untuk dikonsumsi manusia pada skala industri.

"Saya mendorong, mestinya BUMN pangan dengan beragam fokus kerjanya, mulai dari Bulog, RNI, PT SHS, PT Pertani, PT Berdikari, PT Perindo, PT Perindus,  PT Garam dan lain sebagainya, agar memiliki ujung waktu, untuk merealisasikan, negara ini bebas impor, secara perlahan akan komoditas pangan. Tidak Mesti berbarengan, tetapi terarah, terukur, satu-persatu mewujudkan impian bangsa akan kedaualatan negara di sektor pangan. Sektor pangan harus menjadi komoditas strategis yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan Negara bukan sekedar komoditas perdagangan biasa," ucap Akmal.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini sangat menyayangkan begitu banyaknya pemborosan-pemborosan di berbagai sektor pangan terjadi di berbagai lini.  Ia mencontohkan dampak importasi yang tak terukur yang mengakibatkan barang turun mutu yang akhirnya dibuang atau berubah fungsi dari makanan manusia menjadi makanan ternak. Belum lagi banyak upaya kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas, berganti manajemen, berganti orang, yang menghamburkan banyak sekali sumberdaya tetutama sumber daya finansial.

"Saya berharap, ada kerjasama yang terkoneksi dengan baik, antara kementerian teknis, kementerian pembuat regulasi dan BUMN Pangan untuk mewujudkan pembebasan negara ini dari importasi pangan. Minimal ada pengurangan signifikan dari tahun-ke tahun akan impor pangan. Negara yang besar penduduknya ini jangan hanya jadi obyek pasar dunia. Tetapi perlu langkah konkrit negara ini menjadi produsen untuk kebutuhan masyarakat dunia dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien," tutup Andi Akmal Pasluddin. (Humas)