Budaya Melayani Jadi Tuntutan, Menteri PPN: Tidak Boleh Ada Istilah Gaptek Untuk ASN

Ina Parliament Jakarta : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa perubahan teknologi telah membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government). Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh gagap teknologi atau gaptek.

“Kalau anak muda seperti Anda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi saya. Untuk generasi Anda tidak ada istilah gaptek, tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Semua harus melek teknologi harus paham apa perkembangan terakhir,” kata Bambang saat menjadi inspiring speaker pada acara Presidential Lecture 2019, di Istora Senayan Jakarta, Rabu (25/7).

Dihadapan 6.198 Calon Pegawai Negeri Sipil, Bambang mengatakan, dengan penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat ASN harus dapat memenuhi  4 tuntutan masyarakat ke depan.

Yang pertama, sebut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi.

Kedua, penerapan open goverment dimana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Selanjutnya big data driven policy, dimana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah. Melalui pemanfaatan big data, pemerintah dapat menangkap aspirasi masyarakat serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Terakhir, lanjut Bambang, cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

“Budaya melayani dilakukan karena tuntutan jaman. Posisikan Anda di sektor swasta, kalau Anda tidak memberikan yang terbaik, Anda bisa bangkrut, atau Anda bisa dipecat, artinya culture shifting menunjuk anda untuk selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal,” jelas Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpesan agar ASN dapat menjadi pribadi yang fleksibel, terbuka dan adaptif. Para ASN tidak perlu berlama-lama di kantor hanya untuk menunjukan seolah-olah pegawai rajin. Namun yang terpenting adalah dengan waktu terbatas, ASN dapat melakukan banyak hal yang berguna.

Selain itu, ASN juga diminta untuk menghilangkan ego sektoral yang sering terjadi antar tiap unit kerja sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal. “ASN harus menjadi leader. Leader yang bisa merangkul semua pihak. Jangan kemudian hanya menjadi followers,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bambang juga menekankan ASN harus memegang nilai integritas untuk menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien. (HUMAS)