Bappeda Provinsi Harus Dorong Pembangunan Kawasan Wisata dan Industri

Ina Parliament. Padang,

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro dalam arahan pada Temu Konsultasi Triwulan II: Bappenas-Bappeda Provinsi, yang diselenggarakan di Grand Inna Muara Padang, belum lama ini, menyatakan para Kepala Bappeda Provinsi untuk mendorong perencanaan pembangunan berbasis kawasan. Contohnya adalah kawasan wisata dan industri. Kawasan ini adalah kawasan yang fungsional dan punya nilai tambah, tetapi jangan sampai menciptakan enclave baru atau bersifat eksklusif. “Ini yang harus diperhatikan semua daerah, baik kawasan wisata dan industrinya sudah maju, maupun yang belum,” jelas Menteri Bambang.

Untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut, lebih lanjut menteri menyampaikan, Kepala Bappeda harus memahami karakteristik perkembangan wilayahnya. Ada wilayah tertinggal, yaitu wilayah yang infrastruktur dan pelayanan dasarnya masih kurang, antara lain daerah tertinggal, terluar, terisolir, kepulauan, perbatasan, dan sebagian besar perdesaan. Wilayah ini masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBN/D.

Kemudian ada wilayah menengah, yaitu wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan lokal yang berpotensi ekonomi tinggi, antara lain Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Potensial investor wilayah ini adalah pengusaha daerah. Terakhir, wilayah maju, yaitu wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, antara lain perkotaan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Potensial investor untuk wilayah ini adalah swasta baik nasional maupun internasional.

.

10 Bali Baru

Kepala Bappeda Provinsi juga mendorong kawasan wisata yang terintegrasi (integrated tourist resort) di daerah masing-masing. “Saya akan tunggu dari daerah lain di luar 10 Bali baru, dan apa saja upaya untuk mengembangkan wisata yang sesuai dengan tema perencanaan dan bersifat holistik. Kita ingin kawasan wisata yang tidak sepotong-sepotong dan berdiri sendiri. Artinya, kawasan wisata yang terintegrasi menjadi suatu wilayah atau kota baru dengan segala macam sarana penunjangnya, dan yang paling penting adalah kawasan wisata tersebut mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan asing dalam jumlah yang besar,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga menjelaskan bahwa tidak semua provinsi memiliki kawasan wisata, dan para Kepala Bappeda Provinsi harus menemukenali potensi daerah masing-masing. “Fungsi ekonomi dari suatu daerah tidak hanya dari pariwisata. Bisa dari perdagangan dan pelabuhan bebas, atau dari kawasan industri. Misalkan untuk Sulawesi Tenggara yang nikelnya banyak, smelter membuat kawasan tersebut menjadi fungsional. Setelah smelter, harus dipikirkan lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian, industri turunan apa yang menghasilkan nilai tambah,” tegasnya. (Hans)