ARDIN Harus Potong Mata Rantai Distribusi

Ina Parliament. Jakarta,

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia mensukseskan program pemerintah dalam efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

“Selain menjalankan fungsi bisnis jual beli antar perusahaan, ARDIN Indonesia juga harus bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus ARDIN Indonesia di ruang Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (07/3).

Fokus pemerintah saat ini adalah efisiensi. Oleh karena itu, ARDIN Indonesia harus mensukseskan program ini dengan cara memotong mata rantai distribusi, sehingga meminimalkan beban barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Bamsoet yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia, menjelaskan fungsi utama ARDIN Indonesia adalah membuka jaringan bagi para anggotanya. Sehingga mampu mengembangkan bisnisnya masing-masing.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pengurus ARDIN Indonesia mengubah berbagai paradigma yang ada. Perubahan zaman tak bisa dielakan, kemajuan informasi teknologi menuntut kalangan dunia usaha melek digitalisasi. "Zaman now, jual beli barang melalui online. Lelang barang dan jasa yang diadakan pemerintah juga melalui online. Kita memasuki Revolusi Industri 4.0. ARDIN Indonesia harus bergerak cepat agar melek teknologi informasi. Saya yakin ARDIN Indonesia mampu," tutur Bamsoet.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal ARDIN Indonesia Herman Heru menyatakan kesiapan ARDIN Indonesia dalam menyongsong era digitalilasi. Dirinya juga menginformasikan bahwa pengurus ARDIN Indonesia sudah membuat platform marketplace agar pengurus ARDIN bisa menjual produk usahanya melalui online. Selain itu, ARDIN Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Segenap anggota ARDIN Indonesia telah memotong berbagai mata rantai distribusi dan menjual barang serta jasa dengan harga yang sewajarnya.

"Namun kami juga minta Pak Ketua DPR bisa memberikan bantuan. Pasalnya, saat ini berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di berbagai daerah seringkali ada permainan yang tidak fair. Mohon Pak Ketua berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri agar menegaskan kepada jajaran pemerintah daerah, sehingga tidak ada main mata dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Herman Heru.

Pada kesempatan itu, Bamsoet menjelaskan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, sekaligus meminta Mendagri memberikan penegasan kepada jajaran pemerintah daerah untuk mendahulukan produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal. "Ini semata supaya UKM dan pelaku usaha lokal bisa terbantu. Agar yang menang tender bukan hanya pelaku usaha besar saja. Bukan dia lagi, dia lagi," tandasnya. (Fit)