6 Arahan Presiden Soal Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan PSBB.

Ina Parliament Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait evaluasi total dalam penanganan Virus Korona (Covid-19) terutama mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara detail arahan Presiden mengenai evaluasi PSBB kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang disampaikan melalui Rapat Terbatas (ratas) secara online, pada Senin (20/4) adalah sebagai berikut: Pertama, Presiden menekankan pentingnya pengujian sampel secara masif, kemudian diikuti dengan pelacakan progresif, dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. ”Tiga hal ini yang harusnya sering terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ujar Presiden Jokowi. Kedua, Presiden sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. ”Ini saya kira harus lebih diperbesar, dikembangkan lagi, yaitu telemedicine. Agar ini terus ditingkatkan jumlahnya sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuh Presiden. Ketiga, Presiden mengingatkan soal perbaikan sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. ”Ini untuk mengatasi overcapacity dari rumah sakit rujukan yang kita miliki. Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul, mana yang sedang dan ringan, mana yang berat yang memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden. Keempat, Presiden mengingatkan mengenai komunikasi yang terbuka. ”Sistem, data, dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi. Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah-masalah yang ada,” ujarnya. Kelima, Presiden minta pastikan bahwa distribusi logistik, kelancaran produksi betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. ”Stok pangan cukup. Pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” imbuhnya. Keenam, Presiden tekankan mengenai bantuan sosial yang sudah dimulai secara besar-besaran. ”Untuk 1,2 (juta keluarga) dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya,” katanya. Pada kesempatan itu, Presiden menginginkan agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. ”Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar, tepat sasaran,” pungkas Presiden. (Humas)